Unduh Aplikasi

Gugatan Kader PDIP Aceh Terhadap Megawati Ditolak

Gugatan Kader PDIP Aceh Terhadap Megawati Ditolak
Foto: Net

BANDA ACEH - Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh tidak menerima gugatan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh, Imran Mahfudi terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Penolakan tersebut berdasarkan putusan di PN Banda Aceh, Jumat, 10 Juli 2020. Gugatan Imran ditolak karena permasalahan itu belum di proses oleh Mahkamah Partai.

"Putusannya tidak diterima (NO) karena perkara tersebut belum diadili di Mahkamah Partai," kata Imran Mahfudi kepada AJNN, Jumat (10/7).

Imran menyampaikan, sesuai dengan undang-undang, sengketa internal memang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

Tetapi, kata Imran, dirinya sudah mengajukan permasalahan itu ke Mahkamah Partai pada 8 Agustus 2019. Namun, sampai dengan gugatannya dilayangkan ke pengadilan, belum juga diproses.

"Namun sampai dengan gugatan saya ajukan ke pengadilan, Mahkamah Partai belum mengadili, padahal perintah UU Mahkamah Partai wajib mengadili dalam jangka waktu 60 hari," ujarnya.

Baca: Ketua PDIP Banda Aceh Akui Ketua PDIP Aceh Ditunjuk DPP

Untuk sementara ini, Imran belum menentukan sikap lanjutan apakah mengajukan kasasi atau tidak atas ditolaknya gugatan tersebut. Karena putusan lengkap belum diperolehnya.

"Saya akan ambil putusan lengkap dulu, karena tadi dibacakan yang penting-penting saja, setelah itu baru saya tentukan sikap apa mengajukan kasasi atau tidak atas putusan PN tadi," tutur pria yang akrab disapa Boim itu.

Seperti diketahui, Kader PDI Perjuangan Imran Mahfudi, mendaftarkan gugatan sengketa internal partai terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Prov Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa, 11 Februari 2020.

Gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA.

Imran Mahfudil mengatakan persoalan yang menjadi alasan diajukannya gugatan ke pengadillan adalah terkait masalah pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh pada Agustus tahun lalu. Pasalnya salah satu kewenangan konferda adalah membentuk kepengurusan partai.

Namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua PDI Perjuangan Aceh tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta Konferda. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...