Unduh Aplikasi

Gubernur Tak Hadir, Ketua DPRA Anggap itu Pelecehan bagi Dewan

Gubernur Tak Hadir, Ketua DPRA Anggap itu Pelecehan bagi Dewan
Ketua DPRA Tgk Muharuddin. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merasa dilecehkan oleh Pemerintah Aceh. Pasalnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRA terkait mendengar jawaban gubernur atas hak interpelasi dewan.

Ketua DPRA, Muharuddin menyampaikan, persoalannya bukan hanya karena ketidakhadiran gubernur, tetapi dirinya menganggap ini suatu pelecehan lantaran Pemerintah Aceh tidak mengirimkan satu orang perwakilan pun untuk hadir dalam paripurna istimewa tersebut.

"Ketidakhadiran Pemerintah Aceh untuk mewakili sidang paripurna, kita anggap bentuk pelecehan. Sikap Pemerintah Aceh memang tidak menghargai sama sekali lembaga DPRA," kata Muharuddin kepada wartawan usai paripurna, Senin (4/5).

Muharuddin mengatakan, jadwal sidang ini sebenarnya sudah sampaikan jauh-jauh hari, kemudian terkait surat Wakil Gubernur Aceh yang belum ditanggapi tersebut bukan faktor kesengajaan, tetapi karena pada 31 Mei 2018, anggota DPRA berada daerah pemilihan masing-masing melakukan Pansus. Oleh sebab itu paripurna hari ini tetap dilaksanakan.

"Jadi mekanisme kita di DPRA itu, tidak kemudian dengan surat Wakil Gubernur Aceh tersebut bisa serta-merta membatalkan sidang, mekanisme kita harus bawa dalam rapat Banmus," tuturnya.

Kata Muharuddin, walaupun sidang hari ini sudah dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang melalui rapat Banmus, pihaknya tetap menganggapnya telah melaksanakan sidang paripurna pertama untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh atas hak interpelasi tersebut.

"Kita sampaikan penjadwalan kembali ini bukan karena surat permintaan dari Wakil Gubernur Aceh itu, tetapi karena kita anggap saudara Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf itu tidak hadir," tegas Tgk Muharuddin.

Seperti diketahui, sidang Paripurna Istimewa DPRA terkait mendengar jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA, Senin (4/5), terpaksa harus ditunda. Hal itu karena tidak hadirnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sidang tersebut.

Berdasarkan surat yang diterima DPRA dari Gubernur Aceh yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 31 Mei 2018, Pemerintah Aceh meminta agar jadwal paripurna dijadwalkan ulang mengingat pada 4 Juni 2018 Gubernur Aceh masih berada di Arab Saudi melaksanakan ibadah umroh.

Komentar

Loading...