Unduh Aplikasi

Gubernur Tak Hadir, Jawaban Interpelasi DPRA Disampaikan Wagub

Gubernur Tak Hadir, Jawaban Interpelasi DPRA Disampaikan Wagub
Rapat paripurna Khusus DPRA. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui penggunaan hak interpelasi, Kamis (28/6) dalam sidang paripurna DPRA.

Jawaban terhadap interpelasi ini tidak disampaikan langsung oleh Irwandi Yusuf, melainkan diwakili kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Seperti diketahui, adapun pertanyaan yang diajukan DPRA kepada Gubernur Aceh antara lain mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah.

Serta, terkait dugaan suap sebesar Rp 14 miliar lebih sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan jaksa KPK pada perkara terdakwa Ruslan Abdul Gani selaku mantan kepala BPKS Sabang, kemudian tentang penilaian pelanggaran hukum, adanya pelanggaran sumpah jabatan serta persoalan moral, etika.

Terkait Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018, dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah, Gubernur mengatakan bahwa semua itu telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Terkait dugaan suap sebesar Rp 14 miliar lebih, Gubernur Aceh menegaskan didalamnya bahwa dirinya tidak terlibat pada kasus BPKS tersebut. Tentang pelanggaran hukum itu ranahnya yudikatif.

Lalu, mengenai pelanggaran sumpah jabatan Gubernur Aceh mengaku sudah memenuhi kewajibannya sebagai Gubernur Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945.

Terakhir terhadap persoalan moral dan etika di media sosial gubernur menyatakan bahwa itu bersifat pribadi dan bukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis serta memiliki dampak luas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hal tersebut bukan objek penggunaan hak interpelasi DPRA.

Komentar

Loading...