Unduh Aplikasi

Gubernur Aceh: Ulama harus berkontribusi dalam pembangunan

Gubernur Aceh: Ulama harus berkontribusi dalam pembangunan
Wpid 20141027 115609
PIDIE JAYA- Gubernur Aceh menandaskan, dalam era modern dewasa ini, peran Ulama bukan hanya pada aspek ibadah mahdah, memberikan fatwa atau berdoa saja, akan tetapi juga memeberikan kontribusi dalam berbagai bidang pembangunan masyarakat seperti politik hukum, ekonomi, social budaya dan pendikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk itu, mengharuskan ulama untuk meningkatkan kapasitas diri, tidak hanya dalam studi studi keagamaan klasik

Sejalan dengan ini, implementasi MoU Helsinki dan realisasi turunan UUPA yang sampai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada tanggal 20 Oktober lalu belum terealisasi seluruhnya. Kini pada pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo, Aceh masih akan terus memperjuangkan seluruh turun UUPA yang sesuai dengan MoU Helsinki.

Menurut gubernur, peraturan turunan Undang Undang  No 11 tahun 2006 yang sampai dengan masa berakhirnya kepemimpinan SBY belum di sah kan, diantaranya, adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Minyak dan Gas, RPP tentang kewenangan Pemerintah Aceh yang bersifat nasional dan RPP tentang Pertanahan.

“Dalam sisa 2,5 tahun lagi pemerintahannya, Ulama harus tetap bersatu dengan umara. Dan saya siap diajak berdiskusi apapun untuk membangun Aceh,” tegas Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutan pada pembuakaan Musyawarah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Pidie Jaya, Senin ( 27/10) bertempat di Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng, Ulee Glee, Pidie Jaya.

Dikatakannya, dengan belum disahkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang belum  tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah aceh dalam membangun aceh, mengingat penerimaan dana bagi hasil Migas dan penerimaan dana otsus hanya sampai pada tahun 2022.

Oleh karena demikian RPP Pengelolaan bersama Minyak dan Gas dan Peraturan Peraturan Lainnya yang menyangkut Undang Undang Pemerintah Aceh sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Aceh kedepan.

Disisi lain Gubernur mengatakan, penegakan Syariat Islam merupakan kewajiban setiap muslim di Aceh, dan Ulama berperan besar dalam meletakan kebijakan dasar pelaksanaan syariat islam.

Dia menyebutkan, dalam UUPA, Pasal 127 secara khusus telah di atur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Untuk menjabarkan pasal tersebut Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA telah mensahkan dan memberlakukan beberapa Qanun yang menyangkut dengan pelaksanaan Syariat Islam.

“ Qanun tentang Jinayah juga telah diSahkan DPR Aceh Beberapa waktu lalu, dan kita mengharapkan untuk tidak terlalu banyak mengkoreksi dan mengklarifikasi Qanun Jinayat tersebut, karena itu juga merupakan salah satu kekhususan Aceh,” sebutnya.




IKHSAN PM

Komentar

Loading...