Unduh Aplikasi

GerPAS Desak Penegak Hukum Usut Penggunaan Bansos Asel Tahun 2019

GerPAS Desak Penegak Hukum Usut Penggunaan Bansos Asel Tahun 2019
Inisiator pembentukan GerPAS, Rizal. Foto: IST.

BANDA ACEH - Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GerPAS) mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH)segera mengusut indikasi atau dugaan pelanggaran hukum penggunaan anggaran hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan tahun 2019.

Inisiator pembentukan GerPAS, Rizal dalam keterangan persnya kepada media ini, Minggu (6/6/2021) menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPK RI atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 3.C/LHP/XVIII.BAC/04/2020 tanggal 24 April 2020 ditemukan pelanggaran hukum.

Dugaan pelanggaran hukum tersebut diantaranya adanya pemberian hibah kepada individu, kelompok yang tidak termasuk kategori badan atau lembaga dan tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol menyalahi ketentuan. 

Selain itu juga adanya penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk kegiatan perlombaan masyarakat tidak sesuai ketentuan. Rizal juga menjelaskan, Pemkab Aceh Selatan pada tahun anggaran 2019 menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.10.509.500.000,-  dengan realisasi sebesar Rp. 9.021.499.118,- atau sebesar 85,84 persen dari anggaran.

Alumni UIN Ar-Raniry itu menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan dokumen pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Aceh Selatan, menunjukkan bahwa terdapat pemberian hibah yang menyalahi ketentuan.

Lebih lanjut menurutnya berdasarkan pemeriksaan BPK RI juga ditemukan bahwa terdapat hibah yang diberikan kepada individu sebesar Rp.353.350.000,- dan hibah yang diberikan kepada lima kelompok masyarakat tidak termasuk kategori badan atau lembaga sebesar 
Rp. 298.815.000,-. 

Tak hanya itu menurut Rizal terdapat juga hibah yang diberikan kepada 36 kelompok masyarakat yang belum mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdaftar pada Kantor  Kesbangpol Linmas. 

"Jumlah hibah kepada 36 kelompok tersebut totalnya mencapai seluruhnya sebesar Rp.3.396.939.700,-," ujar Rizal.

Menurut Rizal, hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah, baik itu yang diuraikan pada pasal 4, 6, 7 dan pasal 40 Permendagri tersebut.

"Tentunya semua ini bukanlah faktor ketidaksengajaan atau ketidaktahuan belaka, bahkan justru patut disinyalir adanya pengaturan yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga kelompok penerima hibah tersebut diambil dari pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat secara aturan," ujarnya.

Rizal melanjutkan, Pada Tahun 2019 juga Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.23.135.683.500,- dengan realisasi sebesar Rp20.458.682.700,00 atau 88,43 persen dari anggaran.

Menurutnya, hasil pemeriksaan dan penelaahan  yang dilakukan BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja bantuan sosial berupa uang pada Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) kegiatan belanja bantuan sosial yang tidak sesuai atau menyalahi aturan dengan nilai mencapai Rp. 474.500.000,-.

Lebih lanjut Rizal menilai, penyaluran belanja bantuan tersebut jelas-jelas telah mengangkangi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016.

"Dari hal tersebut, kita mencium adanya indikasi sarat korupsi, kolusi, dan nepoitisme yang bisa saja berpotensi merugikan keuangan daerah," ujar Rizal.

Bahkan menurutnya Rizal, berkemungkinan ada pelaporan kegiatan yang fiktif sehingga kelompok penerima dibuat asal jadi tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait hibah dan bansos. 

"Untuk itu, kita mendesak penegak hukum baik Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Kapolres Aceh Selatan untuk segera mengusut persoalan ini," pungkasnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...