Unduh Aplikasi

Gere Terang

<i>Gere Terang</i>
Ilustrasi: online jpg tools.

KETIMBANG membiarkan sosok Wakil Gubernur Aceh menjadi polemik panjang, sebaiknya partai politik pengusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah segera mengumumkan sikap mereka untuk tidak lagi mempersoalkan lowongan itu karena memang tak diperlukan lagi sosok wakil gubernur. 

Cara ini mungkin akan mendapatkan sejumlah penentangan. Tapi yang jelas, mengungkapkan lewat pernyataan resmi bahwa partai politik pengusung rela membiarkan Nova memimpin Pemerintah Aceh sendirian hingga masa kepemimpinan berakhir pada 2022 adalah sikap ksatria. 

Di masa awal setelah Menteri Dalam Negeri melantik Nova menjadi Gubernur Aceh, sempat muncul suara-suara dari partai-partai politik pengusung untuk mencalonkan kandidat. Ketua Partai Daulat Aceh, Tgk Muhibussabri alias Abi Muhib, dicalonkan oleh partainya untuk menduduki jabatan itu. 

Lantas muncul suara dari Ketua PDIP Aceh, Muslahuddin Daud, yang menyatakan ingin mengisi lowongan yang ditinggalkan oleh Nova tersebut. Sempat pula mencuat nama Darwati A Gani, istri Irwandi Yusuf, bekas gubernur yang digantikan Nova, sebagai calon wakil gubernur dan nama Muhammad MTA, kader Partai Nanggroe Aceh. 

Dari luar partai politik pengusung, muncul pula nama Tgk Muharuddin. Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu adalah kader Partai Aceh yang dinilai menjadi jalan tengah dari kebuntuan komunikasi partai-partai politik pengusung dalam menentukan calon wakil gubernur. 

Sejumlah pertemuan juga dilakukan partai politik pengusung, termasuk sebuah pertemuan bersama Nova, selaku Ketua Partai Demokrat Aceh. Namun hingga menjelang Februari 2021, tak ada satupun nama yang disodorkan kepada Gubernur Aceh untuk diserahkan kepada DPR Aceh dan disahkan menjadi Wakil Gubernur Aceh. 

Idealnya, seperti yang disampaikan banyak pihak, sosok wakil gubernur itu diisi oleh politikus dari partai politik pengusung. Namun sepertinya sulit untuk mendapatkan jalan tengah itu. Padahal, tidak ada satu hal pun yang tak dapat dibicarakan bersama. Namun dalam urusan pemilihan wakil gubernur, ada pihak yang tak mau membicarakan hal ini. 

Tapi, ketimbang bertegang urat syaraf, partai-partai politik pengusung Irwandi-Nova perlu menyampaikan sikap untuk tidak lagi mempersoalkan ada atau tak ada orang yang mengisi posisi wakil gubernur. Toh selama ini, Pemerintah Aceh tetap berjalan. 

Malah, jika kelak ada wakil, perlu waktu lagi untuk penyesuaian. Ada urusan bagi-bagi kewenangan yang tak tersurat. Atau urusan tetek bengek lain yang bisa-bisa merusak ritme yang telah tersusun selama ini. Tapi hal ini harus diungkapkan secara gamblang. Jangan seolah-olah mau padahal tak mau. Gere terang.  

Komentar

Loading...