Unduh Aplikasi

GeRAM desak Jokowi sahkan Provinsi ALA

GeRAM desak Jokowi sahkan Provinsi ALA
Massa GeRAM aksi damai di simpang lima Banda Aceh
BANDA ACEH - Gerakan Rakyat ALA Merdeka (GeRAM) melakukan aksi damai di bundaran simpang lima. Puluhan masa tersebut menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja dilantik untuk segera mengesahkan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA).

Pemerintah Aceh saat ini sedang mempertontonkan adu kekuatan antara Gubernur vs Wakilnya sementara hal-hal yang sifatnya urgen mengenai masyarakat ALA dikesampingkan. 21 item janji politik Zaini Muzakir (ZIKIR) yang telah terimplementasi dalam RPJMA tak kunjung terealisasikan khusunya untuk kepentingan rakyat ALA. kata Koordinator lapangan Budiman, Senin, (20/10) di bundaran simpang lima pukul 10.46. Wib.

"Kami geram melihat, Pemerintah Aceh telah acuh, abai dan tidak berbuat apa-apa (by omission) mengenai rehabilitasi dan rekontruksi gempa Gayo akibatnya ada rumah warga sampai saat ini belum di bagun, tempat sekolah yang masih darurat, serta sarana prasarana (fasilitas umum) rusak." Katanya

Kemudian lanjutnya, Pemerintah Aceh apatis terhadap sengketa lahan antara masyarakat wilayah Singkil dan Subulussalam dengan perusahaan kelapa sawit.

"Kami geram melihat, Pemerintah Aceh yang mengelola anggara 12 Triliun/tahun tidak membuat program seperti pembuatan pabrik minyak makan dikawasan tersebut," katanya.

Tambah Budiman, Pemerintah Aceh selalu mengklaim bahwa kebutuhan Aceh saat ini adalah realisasi MoU Helsingki, padal butir-butir MoU Helsingki tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat wilayah ALA. Bahkan di wilayah ALA hal tersebut sangat tidak menghegemoni kebutuhan rakyat.

"Sebagai contoh, legalisasi Lembaga Wali Nanggroe dan Bendera lambang Aceh hanya mengakomodir kepentingan elit-elit politik Aceh. adapun dana bagi hasil mingas tidak pernah dilakukan secara transparan." ujarnya.

Tuntuntan aksi GeRAM
1. Presiden selaku pimpinan tertinggi di Republik Indonesia harus melihat kebutuhan dan mendengar tuntutan masyarakat ALA. Jokowi sebagai Presiden yang ke - VII harus segera mengesahkan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA).

2. Menuntut Forber DPR-RI dan DPD asal Aceh untuk segera membahas dan memperjuangkan Provinsi ALA dan melihat secara objektif tuntutan ini merupakan kebutuhan urgen.

3. Mendesak Bupati/Walikota dan DPRK wilayah ALA untuk merekomendasikan pembentukan Provinsi ALA

4. Mendesak Gubernur dan DPRA untuk memperhatikan kepentingan Masyarakat wilaya ALA

5. Mengutuk pihak-pihak yang menolak aspirasi tentang ALA karena ALA merupakan kebutuhan dan impian masyarakat yang telah lama diinginkan.


IRY

Komentar

Loading...