Unduh Aplikasi

GeRAK: Usut Tuntas Kasus Penggelapan Beras Bantuan di Pijay

GeRAK: Usut Tuntas Kasus Penggelapan Beras Bantuan di Pijay
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas terkait beras bantuan sebanyak 4,5 ton yang akan dijual oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya.

"Kami desak kepolisian untuk mengusut hingga tuntas kasus ini, kami sangat mengapresiasi kerja-kerja kepolisian yang berhasil mengamankan truk yang membawa beras bantuan tersebut untuk dijual," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani kepada AJNN, Rabu (24/1).

Baca: Polisi Gagalkan Penggelapan Beras Bantuan Bencana di Pijay

Askhalani mengatakan pihak kepolisian harus memanggil para pegawai yang ada di BPDD Pidie Jaya untuk mengungkap aktor dibalik penggelapan beras tersebut. Karena kerja-kerja seperti ini sangat terstruktur, dan akan banyak pihak terlibat dalam kasus tersebut.

"Termasuk kepala dinas harus diperiksa, sopir truk tidak mungkin berani bawa beras itu tanpa ada yang perintah, ini yang harus dibongkar oleh aparat kepolisian," ujarnya.

Menurutnya penggelapan beras bantuan kemanusiaan bukanlah kasus biasa, ini adalah kejahatan luar biasa, jika korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka mengkorupsi bantuan kemanusiaan adalah kejahatan luar biasa ganda.

Baca: DPRK Pijay: Pecat Oknum PNS Yang Terlibat Gelapkan Beras Bantuan

Agar ada efek jera, kata Askhal, maka penyidik harus menuntut pelaku serta dalang dugaan korupsi bantuan kemanusiaan ini dengan ancaman hukuman paling tinggi yaitu hukuman mati.

“Korupsi bantuan akibat bencana alam ancaman hukumannya adalah hukuman mati, penyidik harus menggunakan pasal 3 ayat (2) UU Tipikor agar ada efek jera,” jelasnya.

Komentar

Loading...