Unduh Aplikasi

Terkait Hak Warga Miskin

GeRAK Tagih Keseriusan Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Persertifikatan Tanah

GeRAK Tagih Keseriusan Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Persertifikatan Tanah
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni.

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun 2019.

Askalani dalam wawancara dengan AJNN, Jum'at (23/4/2021) menyebutkan setidaknya ada  dua alasan mendasar kenapa kasus ini  penting untuk diusut diusut tuntas. Alasan pertama menurutnya persertifikatan tanah ini merupakan program prioritas nasional pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya penyimpangan yang berdampak terhambatnya akselerasi percepatan persertifikatan tanah bagi masyarakat miskin harus ditindak secara tegas melalui upaya hukum agar memberi efek jera. 

Alasan lainnya yaitu persertifikatan tanah ini sangat penting bagi masyarakat miskin guna memberikan alas hak yang legal berupa kepastian hukum kepemilikan dengn adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), selain memberikan kemudahan akses ekonomi, dimana sertifikat bisa  jaminan dalam mengakses kredit usaha pada perbankan dan lembaga pembiayaan.

“Sertifikat kepemilikan tanah ini tidak saja memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tapi hal ini merupakan surat berharga bagi warga miskin untuk mengakses modal usaha pada perbankan dan lembaga pembiayaan,” ujar Askhalani.

Karena itu Askalani meminta agar Kejaksaan  Tinggi Aceh serius dalam menangani dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pertanahan Aceh.

“Kami menagih keseriusan Kajati Aceh dalam melakukan upaya hukum hingga tuntas terhadap kasus ini agar memberikan efek jera bagi siapa saja yang terlibat,” tegas Askal.

Sebelumnya Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh telah menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020.  Dalam laporan tersebut terdapat indikasi  kerugian negara pada kegiatan pengadaan sertifikat tanah masyarakat miskin serta pengadaan langsung yang dilakukan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tidak sesuai aturan yang berlaku pada Dinas Pertanahan Aceh tahun 2019 ke Kejaksaan Tinggi(Kejati). 

Askhalani juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu terindikasi mengakibatkan  kerugian daerah sebesar Rp 454,8 juta dan pengadaan langsung melalui “pintu belakang” secara manual dan mengangkangi aturan main sebesar Rp 657,6 juta. 

Dikatakan Askhal, dalam laporan Inspektorat disebutkan, jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin, namun dari jumlah tersebut ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Bahkan Inspektorat Aceh juga telah menyatakan dalam hasil pemeriksaannya ada indikasi mengakibatkan kerugian daerah dalam persertifikatan tanah masyarakat miskin sebesar Rp 454,8 juta. 

"Inikan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Aceh, peruntukannya juga buat orang miskin, walaupun nilainya tidak seberapa namun hal ini setara dengan 1.088 bidang tanah. Karena itu kita minta Kejati Aceh turun mengusut kasus ini sampai tuntas, mengingat kasus ini merugikan masyarakat miskin dan terindikasi merugikan negara," katanya. 

Adapun pengadaan langsung yang tidak dilaksanakan sesuai aturan yaitu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu belanja modal pengadaan alat rumah tangga senilai Rp 47,75 juta yang dilaksanakan oleh CV. Dian Persada Beurawe, pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan sebesar Rp 51,06 juta yang dilaksanakan oleh CV. Nanda Meutia (Fauzi Marwan).  

Selanjutnya belanja jasa penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) senilai Rp 64,167 juta. Kemudian fullboard hotel acara rapat kerja peningkatan kapasitas PPAT bagi camat di daerah yang dilaksanakan oleh PT Gajah Aceh sebanyak dua kali dengan anggaran per kegiatan masing-masing sebesar Rp 199,9 juta.   

Kegiatan lainnya yaitu belanja modal pengadaan kursi pejabat senilai Rp 49,96 juta yang dilaksanakan CV. Mumtaz Qalbi (Fauzi Marwan). Terakhir, belanja bahan material belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta tas batik Aceh sebanyak 110 buah senilai Rp 34,8 juta. 

Askhalani menambahkan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan secara manual tersebut, Inspektorat juga menemukan tiga dari tujuh kegiatan yang proses pengadaannya tidak sesuai ketentuan dimana secara administrasi belum memenuhi persyaratan pengadaan langsung.  

Ketiga kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat pendingin sebesar Rp 47,75 juta yang dilaksanakan CV Dian Persada. Kemudian kegiatan fullboard acara raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT. Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. Serta kegiatan fullboard hotel acara Raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. 

Atas kondisi ini, Askhalani menegaskan bahwa pengadaan yang dilaksanakan secara manual, maka pengadaan tersebut jauh dari prinsip terbuka, bersaing dan akuntabel.  

“Patut diduga pengadaan ini berpotensi menguntungkan PA dan KPA yang berimplikasi kuat adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi yang mengakibatkan kerugian daerah, sehingga harus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Aceh,” ungkap Askal.

HUT Pijay

Komentar

Loading...