Unduh Aplikasi

GeRAK Surati KPK Terkait Tender Proyek di BPKS

GeRAK Surati KPK Terkait Tender Proyek di BPKS
Surat GeRAK Aceh yang dikirimkan ke KPK. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tender proyek di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun anggaran 2017.

Surat bernomor 200/B/G-Aceh/X/2017, dengan perihal permohonan supervisi dan terintegrasi penindakan dalam pengadaan barang dan jasa BPKS TA 2017.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan hasil kajian kegiatan rencana dan alokasi anggaran tahun 2017 untuk pelaksanaan pembangunan BPKS, ditemukan petunjuk adanya perencanaan pembangunan yang dapat berpotensi dan akan menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, indikasi kerugian keuangan negara serta perekonomian dalam pelaksanaan tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBN tahun 2017.

"Atas fakta itu kami mendorong KPK mengambil langkah-langkah strategis, dan menetapkan Aceh sebagai daerah khusus dalam bidang pencegahan terintegrasi penindakan (KORSUP)," kata Askhalani, Kamis (19/10).

Baca: Anggaran Proyek Pembangunan Pelabuhan Balohan Sabang Capai Rp 273 Miliar

Menurutnya antisipasi potensi dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di BPKS sangat penting dilakukan terutama untuk tidak berulangnya kasus korupsi pembangunan pelabuhan CT-3 tahun 2006-2012.

"Pertimbangan ini didasarkan dari fakta dan bukti permulaan awal tentang adanya potensi pelanggaran terencana dan cukup terstruktur," ujarnya.

Askhal menjelaskan berdasarkan data rencana umum pengadaan (RUP) tahun 2017 ditemukan adanya beberapa paket pekerjaan yang akan dan sedang dilaksanakan tender pengadaan barang dan jasa. Salah satunya paket pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan (MYC 2017-2019) dengan total anggaran Rp 221 miliar.

"Paket ini sistem multi years, kedua paket yang sama dengan anggaran yang berbeda yakni Rp 52 miliar. Keduanya merupakan paket dari total 138 paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBN," ungkapnya.

Hasil kajian dan fakta lapangan, kata Askhal, ditemukan dugaan awal yang dapat berpotensi adanya upaya penyalahgunaan hukum dan bertentangan dengan tatacara pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa. Konflik kepentingan untuk memenangkan dan mengarahkan paket pekerjaan pada perusahaan yang telah ditentukan.

"Cukup kuat adanya intervensi dari pengambil keputusan untuk mempengaruhi proses tender dan tahapan pengadaan untuk mendapatk fee atas proses tender yang akan dilaksanakan," kata Askhal.

Dari temuan dan fakta tersebut, pihaknya mendukung dan mendorong KPK untuk dapat melakukan supervisi, pengawasan terintegrasi penindakan terhadap tahapan proses tender yang sedang dilaksanakan.

"Surat sudah kami kirimkan, semoga KPK bisa bergerak cepat untuk melakukan supervisi atas paket pekerjaan di BPKS," ujarnya.

Askhal menjelaskan dari 138 paket pekerjaan, ada 38 paket pekerjaan dilaksanakan secara pemilihan langsung, pengadaan langsung dan penunjukan langsung, paket-paket pekerjaan ini bervariasi mulai dari Rp 35 juta hingga Rp 6.2 miliar.

"Kami menemukan adanya potensi awal tentang adanya proses tender dan tahapan tender yang tidak sesuai dengan pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pedoman undang-undang," ujarnya.

Berdasakan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2017 terdapat 100 paket pekerjaan yang dilakukan secara lelang umum, seleksi sederhana, lelang sederhana, dan seleksi umum.

Dari total paket pekerjaan tersebut, kata Askhal, yang membutuhkan asistensi paling tinggi adalah pada unit pengadaan atas paket pekerjaan pembangunan terminal container CT-3 sebesar Rp 10 miliar, pembangunan KM 0 sebesar Rp 4.5 miliar, pembangunan jalan melingge-mercusuar (lanjutan) total Rp 6 miliar, dan pembangunan jembatan deudap Rp 5 miliar.

"Sebelumnya paket pembangunan KM 0 menimbulkan masalah yaitu terjadinya pemutusan kontrak terhadap pelaksana proyek yang diduga bermasalah. Paket-paket pekerjaan ini membutuhkan supervisi yang mendalam dari KPK-RI untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang terhindar dari prilaku dan kejahatan korupsi secara massif dan terencana," kata Askhal.

Untuk itu, pihaknya menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup bagi KPK melakukan kajian mendalam dan supervisi, pemantauan dan pencegahan terintegrasi penindakan terhadap usulan paket pekerjaan di BPKS.

"Tahapan kerja dan tata cara pengadaan barang dan jasa BPKS masih dijadikan lahan basah oleh pihak dan kelompok tertentu untuk mencari keuntungan," ungkapnya.

Komentar

Loading...