Unduh Aplikasi

GeRAK Pertanyakan Penanganan Kasus Jalan Meulaboh-Tutut dan Bibit Pinang

GeRAK Pertanyakan Penanganan Kasus Jalan Meulaboh-Tutut dan Bibit Pinang
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan kejelasan penanganan dua perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat.

Dua perkara itu yakni pengadaan bibit pinang bitara tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp 2,86 miliar, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat, serta proyek perawatan Jalan Meulaboh – Tutut mulai dari Beureugang hingga Meunasah Rambut, Kecamatan Kaway XVI yang menelan anggaran Rp 5,7 miliar melalui Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan kasus bibit pinang yang diambil alih Kejari setempat dari Polres Aceh Barat hingga saat ini masih kabur statusnya.

Baca: Jaksa Sedang Usut Pengadaan Bibit Pinang, Dinas Malah Anggap Sudah Selesai

"Sebelumnya pihak kejari mengatakan sudah belasan saksi diperiksa, namun hingga saat ini tidak jelas sejauh apa perkembangannya,” kata Edy, Kamis (21/11).

Kemudian, proyek pembanguna jalan Meulaboh-Tutut tepatnya Beureugang hingga Meunasah Rambut tersebut juga tidak ada kejelasan sudah sejauh mana kasusnya. Padahal masyarakat yang bermukim di area lintasan jalan itu pada November 2019, kembali melakukan protes. Pasalnya jalan yang sudah dibangun dan direhab tersebut kembali mengalami kerusakan dibeberapa titik dan berlubang.

“Artinya, paket pekerjaan ini kami menduga dibangun asal jadi, sehingga menyebabkan rawan kerusakan kembali,” ujarnya.

Baca: GeRAK Minta KPK Usut Proyek Jalan di Meulaboh Bersumber DOKA

Tidak jelasnya penanganan perkara dua kasus itu, menurut Edy melahirkan kesan adanya indikasi intervensi oknum tertentu mengendalikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan penegak hukum di Kabupaten Aceh Barat.

Ia berharap pihak Kejari Aceh Barat serius menangani dua kasus tersebut sehingga tidak melahirkan kesan lain terhadap lembaga penegakkan hukum.

“Kedua kasus ini dalam penanganannya kami nilai mandek," ujarnya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...