Unduh Aplikasi

GeRAK Pertanyakan Dasar Pembayaran Tukin untuk 20 Pekerja BPMA

GeRAK Pertanyakan Dasar Pembayaran Tukin untuk 20 Pekerja BPMA
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Setelah menyoal dasar pembayaran remunerasi di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kini GeRAK Aceh juga mempertanyakan dasar 20 pekerja BPMA menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) Insentif Tahunan.

“Penelusuran kami ada 20 orang, efektif mereka bekerja per Juli 2019,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Selasa (30/6). Dengan demikian, maka per 31 Desember 2019 masa kerja ke 20 pekerja BPMA tetsebut belum genap 1 tahun.

Padahal dalam lampiran surat Menteri Keuangan nomor SR/600/MK.02/2017 tanggal 21 Desember 2017, disebutkan bahwa Insentif Kinerja Tahunan diberikan kepada Pimpinan dan Pekerja BPMA apabila kinerja BPMA melampaui Key Performance Indicator yang telah ditetapkan. Dimana Insentif Kinerja Tahunan ini diberikan paling banyak tiga kali Upah Dasar dan Tunjangan Profesional.

“Efektif per 31 Desember 2019, masa kerja 20 orang tersebut belum genap 1 tahun, padahal lampiran surat Kemenkeu jelas sekali menyebutkan bahwa tukin itu merupakan insentif kinerja tahunan, artinya penilaian kinerja bagi pekerja BPMA dinilai selama satu tahun, kalau belum cukup satu tahun lalu apa yang menjadi dasar penilaian?,” tanya Askhalani.

Terkait proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sudah tepat, bukan saja dikarenakan dasar hukum remunerasi (termasuk tukin) yang sampai hari ini belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tapi dasar bayar 20 pekerja ini merupakan pelanggaran yang sangat fatal yang dapat dijadikan oleh tim penyidk Kejati Aceh sebagai pintu masuk utama.

“Remunerasinya saja belum dalam produk perundang-undangan, baru surat persetujuan Menkeu, apalagi ada 20 pekerja yang tidak berhak sudah terima, seharusnya ini bisa jadi pintu masuk utama bagi penyidik membidik kasus ini,” jelasnya.

Belum lagi bicara tentang standardisasi Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicator. Amanat Menteri Keuangan dalam suratnya sangat tegas dan jelas bahwa Indikator kinerja utama ini harus dibuat standardisasi.

Baca: GeRAK Pertanyakan Dasar Pembayaran Tukin BPMA

Lalu indikator kinerja utama ini dapat diberikan kepada pimpinan dan pekerja BPMA, jika kinerja BPMA melampaui indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan.

“Persyaratan pemberian tukin ini ada dan sangat berat, kinerja BPMA itu harus melampaui Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan, apakah kinerja BPMA sudah sehebat itu,” ujar Askhalani.

AJNN coba mengkonfirmasi ke Kepala BPMA, Muhammad Faisal dan Wakil Kepala BPMA, Muhammad Najib. Namun, Teuku Muhammad Faisal tidak membalas pesan singkat tersebut. Namun Muhammad Najib membalas dan meminta untuk menghubungi Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Adi Yusfan atau Staff Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media, Tiara Fatimah.

"Mohon dihubungi saja Tere (staff hubungan media) dan atau Pak Adi (kadiv dfhe) terima kasih," kata Muhammad Najib.

Selanjutnya, AJNN coba menghubungi Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Adi Yusfan. Malah dia meminta untuk menghubungi Staff Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media, Tiara Fatimah.

Namun hingga berita ini diunggah, Tiara tak membalas pesan singkat yang dikirimkan.

Komentar

Loading...