Unduh Aplikasi

GeRAK: Penentuan Penerima Bansos Covid-19 di Aceh Barat Amburadul

GeRAK: Penentuan Penerima Bansos Covid-19 di Aceh Barat Amburadul
Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, menilai penentuan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap warga terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten tersebut amburadul.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra, mengatakan bahwa berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, didapati kondisi belum semua warga miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat, memperoleh bantuan sosial dari pemkab setempat.

Namun disisi lain, Pemkab Aceh Barat sebagaimana diketahui melalui sebuah pemberitaan, menyerahkan bantuan kepada awak kapal pengangkut material pembangunan proyek PLTU Nagan Raya, yang tertahan di tengah laut Aceh Barat, karena tidak diizinkan bersandar.

"Tidak ada yang salah dengan pemberian bantuan itu. Sangat manusiawi dan kami mendukung penuh. Namun, alangkah bijaksananya apabila kita juga mengutamakan warga di Aceh Barat, yang juga terdampak krisis akibat virus corona ini," kata Edy Syahputra kepada AJNN, Jumat (1/5).

Salah satunya saja, kata Edy, satu kepala keluarga di salah satu desa, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemkab Aceh Barat. Padahal, Selasa (21/4) lalu, pemkab telah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 250 ribu per KK kepada 17.000 KK terdampak Covid-19.

Tak sampai disitu, saat GeRAK menemui keluarga ini pada Jumat (24/4) lalu, mereka juga mengutarakan bahwa hingga saat ini belum mendapat bantuan dari provinsi. Ironisnya lagi, warga ini juga tidak menerima bantuan apapun melalui program pemerintah pusat, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), maupun bantuan sosial Covid-19 lainnya.

"Celakanya lagi, salah satu KK di desa tersebut malah tidak mendapatkan bansos apapun dari pemerintah, baik provinsi hingga kabupaten. Beliau juga tidak termasuk dalam PKH, Penerima Baitul Mal, BPNT, Rastrada,bahkan bantuan Covid-19 itu sendiri," tutur Edy geram.

Sepatutnya, ujar Edy, harus ada upaya maksimal dari pemerintah, khususnya Pemkab Aceh Barat, guna mengakomodir seluruh warga terdampak Covid-19 di kabupaten tersebut dapat tertangani dengan baik dan maksimal. Hal ini dilakukan, agar jurang ketimpangan sosial tidak semakin jauh.

Ia juga mempertanyakan bagaimana proses pendataan 17.000 KK penerima bantuan BLT dari pemkab tersebut dilakukan, sehingga terdapat banyak warga yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Edy juga meminta terhadap data 17.000 KK itu, dilakukan verifikasi ulang, supaya penerima bantuan dapat dipastikan tepat sasaran.[]

Komentar

Loading...