Unduh Aplikasi

GeRAK Nilai Sekda Aceh Offside

GeRAK Nilai Sekda Aceh <i>Offside</i>
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai jurus Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah dalam membenahi birokrasi dan terwujudnya tertib administrasi akhir-akhir ini menunjukan “More Than Authority” alias melebihi kewenangan bersangkutan menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dan wilayah kerjanya.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menilai tindakan yang terlihat over ini dapat dipastikan kedepan akan memunculkan gesekan atau potensi konflik antar pimpinan daerah yakni antara bupati/wali kota dengan Plt Gubernur Aceh.

Menurutnya untuk menghindari hal ini tidak terjadi, Plt Gubernur perlu melakukan auto kritik terhadap jurus sekda yang melebihi kewenangan yang dimiliki.

“Karena sekda dalam melakukan pembenahan birokrasi terlalu mencampuri kewenangan dan urusan strategis birokrasi di wilayah kabupaten dan kota,“ kata Askhlani kepada AJNN, Rabu (16/10).

Ia menjelaskan apabila merujuk pada kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh, maka kemungkinan muncul dua persepsi yaitu sentimen positif terkait pembenahan birokrasi yang berbasis output sebagai target kinerja, serta perspektif negatif akibat kegiatan tersebut dianggap melebihi kewenangan dalam melakukan pembenahan kinerja ASN di tingkat kabupaten dan kota.

Beberapa sentimen negative yang muncul akibat over kewenangan yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh itu, terlihat dari program kerja yang sering dijadikan tageline yaitu BEREH menjadi tidak efektif karena kegiatan dan tageline ini keluar dari patron dan jargon politik yang merupakan visi misi pemerintah terpilih yaitu tageline ACEH HEBAT.

Kemudian, kata Askhalani, buntut dari perubahan skema tageline ini maka fungsi dari RPJMA yang sebelumnya sudah menjadi basis dokumen pembangunan Pemerintah Aceh dalam bekerja dikuatirkan tidak singkron. Implikasi yang terkait langsung yaitu ketersediaan anggaran daerah yang telah dirumuskan untuk mencapai Aceh hebat menjadi bias.

“Bahkan dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan visi misi dan arah pemembangunan yang dikehendaki dari Plt Gubernur Aceh,“ ujarnya.

Sementara itu, pembenahan kinerja terutama pembehanan di tingkat Provinsi Aceh yang menjadi ranah kerja sekda belum maksimal dilakukan terutama terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran yang responsif.

"Disisi lain Sekda Aceh menambah beban kerja dengan menitik beratkan tugasnya guna mencampuri urusan di level kabupaten dan kota," ujarnya.

Ia mengatakan tindakan ini menunjukan bahwa Sekda Aceh sudah menjadi pejabat yag bisa mengatur semua urusan hingga urusan internal wilayah orang lain. Akibatnya akan muncul sentimen negative yang akan menjadi batu sandungan atas kebijakan deskresi Plt Gubernur Aceh kedepan.

“Hal ini dapat menimbulkan resistensi sehingga akan berujung pada konflik antar pemangku kepentingan yaitu antara gubernur dengan bupati/walikota,“ tutur Askhalani.

Askhal mengingatkan, saat ini Indonesia menerapkan system dan prinsip otonomi daerah termasuk dalam urusan kewenangan, bahwa tanggung jawab wilayah menjadi domain maing-masing pejabat di daerah tersendiri, salah satu contoh adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/kota kepada kecamatan (didelegasikan).

"Hal ini sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sehingga tugas dan tanggungjawab kepala daerah semakin baik," ungkapnya.

Dengan merujuk pada substansi kebijakan dan regulasi, Sekda Aceh yang saat ini sedang giat-giatnya masuk untuk melakukan pembenahan dilevel kecamatan menunjukan bahwa Sekda Aceh telah mencampuri urusan kewenangan pihak lain.

“Ini merupakan celah dari adanya unsur perbuatan melawan hukum dan harus segera dihentikan,“ tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Plt Gubernur Aceh perlu memperjelas substansi kinerja Sekda Aceh agar tidak over kewenangan. Merujuk pada nomeklatur kebijakan disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah Provinsi bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi.

Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi menjadi ranah sekda dimasing-masing kabupten dan kota. Dengan demikian apa yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan melampui batas wilayah yang menjadi kewenangan yang bersangkutan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan pasal 213 ayat (2) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Terkait tersebut Plt Gubernur Aceh perlu melakukan auto kritik agar tidak terjadi “More Than Authority”, seperti melakukan sidak terhadap objek pendopo di tingkat kabupaten dan kota," jelasnya.

Komentar

Loading...