Unduh Aplikasi

GeRAK Nilai Penempatan Staf BPMA tanpa Nomenklatur Berpotensi Rugikan Negara

GeRAK Nilai Penempatan Staf BPMA tanpa Nomenklatur Berpotensi Rugikan Negara
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan bagian dari proses pengembangan potensi pegawai, maka efektif 1 Mei 2020, Pimpinan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) beberapa jabatan dalam struktur organisasi BPMA.

Adapun mereka yang ditunjuk yaitu pertama, Muhammad Mulyawan saat ini Kepala Divisi Evaluasi dan Pengembangan Lapangan sebagai Pelaksana Tugas Deputi Perencanaan. Kedua, Edy Kurniawan saat ini Kepala Divisi Produksi sebagai Pelaksana Tugas Deputi Operasi. Ketiga, Afrul Wahyuni saat ini Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran sebagai Pelaksana Tugas Deputi Dukungan Bisnis.

Keempat, Helmi saat ini Staf Bidang Pemeliharaan Fasilitas Operasi, Perencanaan dan Evaluasi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penunjang Operasi. Serta kelima, Muhammad Iqbal Dista saat ini Staf Bidang Penyiapan, Analisa dan Evaluasi Komersialisasi LPG dan LNG sebagai Pelaksana Tugas Kepala Divisi Komersialisasi Minyak, Kondensat dan Gas Bumi.

Penugasan kelima orang tersebut berlaku sampai dengan 31 Juli 2020 dan tidak melepaskan kewajiban pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi nya saat ini.

GeRAK Aceh menduga bahwa penempatan kelima orang tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi ke kementrian ESDM. Menurut Askalani, semestinya Kepala BPMA mesti menjaga etika dengan melakukan koordinasi minimal dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi dan Tata Kelola Kementrian ESDM.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing kedeputian dan posisi lainnya, harusnya tidak dengan rangkap jabatan, serta segera di isi dengan melakukan rekrutmen secara terbuka.

“Tidak efektif dan optimal jika posisi strategis seperti kedeputian di isi oleh Plt, seharusnya segera lakukan rekrutmen terbuka untuk posisi kosong tadi, apalagi di isi secara rangkap jabatan,” ujar Askalani.

Bukan itu saja, Askalani juga menilai bahwa penempatan Radhi yang ditunjuk sebagai specialist dan Husaini sebagai tenaga khusus tidak ada dalam struktur organisasi yang telah disetujui oleh Menteri ESDM dan tidak ada dalam Norma dan Syarat Kerja (NSK) yang telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh.

“Ini pelanggaran terutama aspek penggunaan keuangan negara, membayar gaji dan hak hak mereka tanpa berdasarkan nomenklatur organisasi yg telah di disetujui,” jelasnya.

Potret di atas, menurut Koordinator GeRAK Aceh ini tidak saja mencerminkan bahwa BPMA belum dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), tapi berpotensi melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Penempatan staf tanpa proses perencanaan yang baik dan benar bukan saja akan menghambat pencapaian kinerja tapi juga dapat menimbulkan pemborosan bahkan kerugian keuangan negara,” pungkas Askalani.

Terkait hal tersebut, AJNN sudah mencoba menghubungi Kepala BPMA TM Faisal, tapi ketika dihubungi melalui WhtasApp, pesan yang dikirimkan tidak terkirim. Lalu, AJNN menghubungi Wakil Kepala BPMA, Muhammad Najib. Meski memberikan jawaban, namun Ia meminta untuk menghubungi bawahannya.

"Saat ini silahkan berkoordinasi langsung aja dengan pak Afrul selaku Plt Deputi Dukbis (Dukungan Bisnis) atau dengan pak Adi Yusfan selaku Kadiv DFHE ya," kata Najib kepada AJNN, Selasa (23/6).

Permintaan itu sedikit aneh. Pasalnya, pertanyaan yang diajukan AJNN berkaitan dengan ranah kebijakan yang menjadi tupoksinya Kepala maupun Wakil Kepala BPMA. Bukan kewenangan pejabat sebagaimana yang Ia tunjuk. Namun, hingga berita ini ditayangkan Najib tak juga memberikan jawaban.

Komentar

Loading...