Unduh Aplikasi

PROYEK JALAN BATAS PIDIE - MEULABOH RUSAK PARAH

GeRAK Minta PUPR Aceh Tegur Rekanan dan Minta Pertanggungjawaban

GeRAK Minta PUPR Aceh Tegur Rekanan dan Minta Pertanggungjawaban
Kondisi proyek pekerjaan peningkatan jalan batas Pidie - Meulaboh. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan pertanggungjawaban atas kerusakan jalan dari proyek pekerjaan peningkatan jalan batas Pidie - Meulaboh dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 yang tidak jelas. Sebagaimana diketahui bahwa proyek peningkatan jalan tersebut berada di kawasan Lancong dan Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas.

“Dari awal kami menduga ada yang tidak beres terkait pelaksanaan proyek ini, kami menilai adanya potensi kerugian negara,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, Senin (26/10).
 
Edy menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh seperti tidak punya itikad baik untuk menegur dan mempertanyakan tanggungjawab pihak rekanan yakni PT Gramedia Eka Saroja 

“Total anggaran proyek itu Rp 14,7 miliar,” ungkapnya.
 
Setelah dikerjakan oleh pihak rekanan, berselang satu-dua bulan jalan tersebut mengalami kerusakan parah dibeberapa titik.

Kondisi proyek pekerjaan peningkatan jalan batas Pidie - Meulaboh. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

“Kami menduga kualitas proyek buruk, artinya pihak pengawas seperti tidak konsern melakukan monitoring di lapangan terutama dalam melakukan proses pemantauan terhadap mutu atau kualitas pekerjaan tersebut,” ungkapnya.

Selain body jalan yang sudah hancur, kata Edy, riol atau saluran air pada bahu kiri-kanan jalan juga mengalami kerusakan yang parah. 

“Kami menduga ada upaya atau indikasi membiarkan jalan ini tidak lagi tertangani, dan kami menduga nantinya akan kembali dialokasikan dalam tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Untuk itu, Edy mendesak dinas terkait untuk melakukan audit investigative secara independent, yaitu melibatkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara. 

“Ini perlu dilakukan guna mengetahui adanya dugaan unsur kerugian negara (tindak pidana korupsi) dari pekerjaan tersebut,” ujarnya. 

Kondisi proyek pekerjaan peningkatan jalan batas Pidie - Meulaboh. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

Selain itu, ia juga mempertanyakan komitmen dari penegak hukum dalam mengusut proyek yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya di lapangan ditemukan indikasi kerugian negara atau potensi adanya mark up proyek pekerjaan tersebut. 

“Kami berharap agar penegak hukum tetap konsisten dalam menegakkan aturan. Apalagi menyangkut dengan penggunaan uang negara yang diperuntukkan kegunaannya untuk publik,” tegasnya.

Komentar

Loading...