Unduh Aplikasi

GeRAK Minta Pembebasan Lahan di Suak Puntong Diselesaikan secara Komprehensif

GeRAK Minta Pembebasan Lahan di Suak Puntong Diselesaikan secara Komprehensif
Sejumlah ibu-ibu melakukan pembpokiran pintu masuk PLTU 1 dan 2. Foto: AJNN/Darmansyah

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra meminta pihak yang terlibat dalam proses pembebasan lahan di Dusun Gelanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya diselesaikan secara komprehensif.

"Tidak setengah-setengah. Bila tidak, maka ini akan selalu menjadi konflik seperti yang sudah berkesudahan," katanya kepada AJNN, Senin (11/5).

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pihak yang dipercaya sebagai mediator dalam proses tuntutan ganti rugi lahan, harus bersikap tegas dan selalu berkomitmen dalam mengawal penyelesaian permasalahan konflik horizintal disana hingga selesai.

Menurut Edy, selama ini GeRAK Aceh Barat konsern mendorong pemerintah daerah sebagai mediator. Tujuannya, agar didapat jalan tengah atau solusi antara beberapa perusahaan (PLTU 1-2, PLTU 3-4) dengan warga disana.

Baca: GeRAK Dorong Ganti Rugi Lahan Warga Suak Puntong Dipercepat

Prosesnya berlanjut, dimana kemudian para pihak yang bersengketa bersepakat menunjuk Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), untuk menghitung persoalan besaran ganti rugi lahan masyarakat agar menjadi jelas, independen, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Tentunya kami menyampaikan terimakasih atas komitmen penyelesaian tersebut sesuai dengan laporan awal kita pada 25 Juni 2018 silam kepada Bupati dan DPRK Nagan Raya," ujarnya.

Hasilnya, proses pendataan dan pengukuran tanah serta rumah pada Febuari 2020 lalu oleh tim KJPP telah selesai. Informasi yang didapat, pihak pemerintah daerah bersama dengan perwakilan perusahaan akan melakukan sosialisasi besaran angka yang akan dibayarkan kepada masyarakat pada Selasa (12/5) besok.

Baca: Warga dan PLTU Sepakat Ganti Rugi Tunggu Penilaian dari KJPP

Ia juga menyampaikan, agar pemerintah daerah tetap mempedomani surat rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh, nomor 541/PMT 3.5.1/IX/2019 tertanggal 6 September 2019, dalam menyelssaikan permasalahan di Suak Puntong tersebut.

"Keputusan itu harus dijalankan oleh perusahaan, jangan plintat-plintut dan kemudian berkedok dibalik topeng investasi untuk menunda-nunda pembayaran dan tidak menyelesaikannya secara menyeluruh," tuturnya.

Sambung Edy, ada sesuatu yang janggal dalam draft surat perjanjian ganti rugi lahan antara pihak perusahan dengan warga disana. Ia mempersoalkan poin 9 dalam daraft perjanjian yang didapatkannya. Didalamnya terdapat diksi mengamankan pihak lainnya yang berupaya menghalangi kegiatan operasional ke 3 (tiga) group perusahaan tersebut.

Bila kemudian ada pernyataan yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut, maka itu konyol dan tidak masuk diakal serta cenderung provokatif. Sebagaimana diketahui bahwa proses ganti rugi terhadap 65 unit diarea tersebut dilakukan bertahap, dengan tahapan pertama dilakukan sebanyak 34 unit dari total 65 unit yang dituntut pembebasan ganti rugi oleh warga.

"Itu komitmen dari awal dan hingga saat ini kami catat atas proses tersebut," pungkas Edy.

HUT Pijay

Komentar

Loading...