Unduh Aplikasi

GeRAK Minta Kajati Supervisi Kasus Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

GeRAK Minta Kajati Supervisi Kasus Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: AJNN/Fauzul Husni.

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk membentuk unit khusus dalam mengungkap dan membantu Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe dalam mengungkap proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe.

“Kami minta Kajati Aceh untuk melakukan supervisi kasus itu,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Jumat (19/3).

Menurutnya hasil audit investigasi BPKP Aceh yang menemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak semakin menguatkan kalau kasus tersebut diduga bermasalah.

“Supervisi dalam rangka membantu kerja-kerja penyidik Kejari Lhokseumawe sangat penting, karena perkara ini menurut kami adalah perkara khusus, yang punya relevansi dengan orang-orang tertentu,” ujarnya.

Kata Askhalani, perbuatan para pihak dalam proyek itu memang disengaja sejak awal, dimana ada upaya-upaya khusus yang dilakukan untuk memanipulasi proses tender, kemudian ketika PHO (penerimaan barang), dan sebagainnya.

“Proses manipulasi itu tidak dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh beberapa orang yang disengaja,” jelasnya.

Baca: BPKP: Kerugian Negara Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Sedikitnya Rp4,9 Miliar

Sehingga, kata Askhalani, ketika melakukan manipulasi itu pasti di dalamnya muncul hal-hal yang berhubungan dengan praktek suap, memberi sesuatu dalam bentuk tertentu kepada orang yang mempunyai legalitas untuk memanipulasi itu. 

“Karena kasus ini spesifik, jadi kalau hanya berharap pada kinerja Kejari kami agak meragukan, apalagi berada di daerah, makanya kami membutuhkan Kajati Aceh melakukan supervisi dengan membentuk unit khusus membantu kerja-kerja penyidik Kejari Lhokseumawe,” kata putra Aceh Barat Daya itu.

Apalagi, bilang Askhalani, proyek tersebut pasti melibatkan banyak orang, sehingga kejati perlu juga menerapkan hukum dengan meminta PPATK dalam mengecek transaksi keuangan yang secara khusus mengalir kemana saja.

“Karena sejauh ini tidak pernah dijadikan pedoman untuk melibatkan PPATK dalam mengecek traksaksi keuangan, kajati harus mengfokuskan itu, apalagi BPKP menyebutkan kerugian negara lebih dari Rp 4,9 miliar,” kata Askhalani.

Komentar

Loading...