Unduh Aplikasi

GeRAK Laporkan Program Replanting Sawit di Aceh Barat ke Kejati

GeRAK Laporkan Program Replanting Sawit di Aceh Barat ke Kejati
Kondisi bibit sawit yang masuk dalam Program Replenting Sawit di Aceh Barat. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melaporkan Program Replenting Sawit (Peremajaan Sawit) di wilayah Kabupaten Aceh Barat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (17/9).

Laporan diserahkan oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, yang didampingi Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dan diterima langsung oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf. 

Edy mengungkapkan kalau pihaknya menduga adanya mark up pada program hibah Rp 25 juta per orang/KK untuk program replenting sawit itu. Ia menjelaskan kalau program tersebut bersumber dari APBN di Kementerian Keuangan, yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 

"Total anggaran Rp 32,5 miliar, dan kami menduga sarat masalah, mulai dari tumpang tindih lahan, mark up data pertanggungjawaban (SK kontrak), hingga soal bibit yang tidak dimanfaatkan secara baik," kata Edy.

Selain itu, kata Edy, pihaknya menemukan adanya item pekerjaan yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu berdasarkan temuan lapangan dan hasil telaah dokumen kontrak replanting tersebut. 

Baca: GeRAK Aceh Barat: Program Replanting Sawit Sarat Masalah, Terindikasi Mark Up

Ia menyebutkan, biaya Rp 25 juta per orang itu diperuntukkan untuk penanaman, pembelian bibit, pupuk, pemberantasan hama, dan biaya lainnya untuk anggaran selama satu tahun dengan total keseluruhan dananya sekitar Rp 32,5 miliar.

"Namun, ketika kami kalkulasikan dari tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 dana yang dipertanggungjawabkan hanya Rp 23,2 miliar. Tidak seperti yang disebutkan awal bahwa anggarannya mencapai Rp 32,5 miliar," ungkapnya.

Selain itu, ia mengaku dalam laporan itu pihaknya menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bukti adanya dugaan permasalahan di program tersebut.

"Semua dokumen kami serahkan, kami berharap Kejati Aceh mengusut tuntas kasus ini," ujarnya.

Komentar

Loading...