Unduh Aplikasi

GeRAK: Kualitas Proyek Tahun Anggaran 2019 di Aceh Barat Buruk

GeRAK: Kualitas Proyek Tahun Anggaran 2019 di Aceh Barat Buruk
Kondisi proyek jalan penghubung yang berada di Alue Keumumeng ke Karang Hampa. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat melihat pelaksanaan proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun anggaran 2019 tidak terealisasi secara baik. Artinya kualitas pelaksanaan kegiatan di sana masih buruk.

Meski APBK Aceh Barat 2019 telah terealisasi sebesar 98,16 persen atau Rp 1,399 triliun dari target Rp 1,425 triliun. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah masalah.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan, berdasarkan pencatatan pihaknya pascamonitoring lapangan terhadap sejumlah proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari APBK murni maupun Otonomi Khusus (Otsus), beberapa kegiatan diantaranya diduga tidak berkualitas.

Kata Edy, jika dilihat dari realisasi APBK 2019 dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa kegiatan yang menguras APBK maupun Otsus sekitar Rp 30,8 miliar diduga meninggalkan masalah.

Anggaran itu terbagi ke beberapa kegiatan seperti konstruksi, fisik jalan, gedung, pengadaan bibit dan pembangunan mess guru.

"Kami menemukan ketidakberesan, dan kami menduga timbulnya kerugian negara dalam berbagai proyek tersebut, ditambah lagi ada beberapa paket pekerjaan hingga kini belum difungsikan atau dimaksimalkan dengan baik kegunaannya," kata Edy Syahputra kepada AJNN, Rabu (26/8).

Edy menyebutkan, adapun proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan serta kurangnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat. Seperti proyek pekerjaan peningkatan jalan Suak Raya dengan nilai anggaran Rp 1,8 miliar, dikerjakan oleh Cv Segitiga Jaya Utama.

Kemudian, proyek peningkatan jalan penghubung lokasi Alue Keumuneng ke Karang Hampa dengan nilai Rp 1,9 miliar dilaksanakan oleh PT. Sabena Karya Mandiri. Peningkatan jalan Pulo Teungoh-Jambak-Sikundo dengan nilai Rp 3,2 miliar dikerjakan Cv MEUDANG Jaya. Dan kegiatan peningkatan jalan batas Pidie-Meulaboh dengan anggaran Rp 14,7 miliar, dikerjakan PT Gramita Eka Seroja.

"Saat ini ditemukan sejumlah keretakan atas pekerjaan jalan dan talud tersebut, selain itu sepanjang kurang lebih 15 meter mengalami penurunan badan/bodi jalan yang mengakibatkan keretakan memanjang. Temuan lainnya ada beberapa titik terjadinya longsoran," ujarnya.

Sementara kegiatan di bawah Dinas Pendidikan, yaitu pembangunan Mess Guru di daerah terpencil dengan nilai anggaran Rp 2,3 miliar dikerjakan Cv Jaya Andesmon.

Di bawah Dinas Kesehatan, yakni pembangunan pagar Rumah Sakit Napza Kecamatan Kaway XVI dengan anggaran Rp 927 juta dikerjakan oleh Cv Dzuha Putra. Pembangunan pagar Rumah Sakit Jiwa (RSUJ) di Kecamatan Kaway XVI dengan nilai anggaran Rp 1,3 miliar dikerjakan oleh Cv Eiga Gebrina Utama. Pembangunan Mess Rumah Sakit Jiwa (RSUJ) Kecamatan Kaway XVI dengan nilai Rp 1,6 miliar dilaksanakan oleh Cv Mufakat.

Selanjutnya di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan, yakni proyek peningkatan jalan perkebunan Paya Toh Adih Gampong Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI dengan anggaran Rp 254 juta, dikerjakan oleh Cv Karya Waja Dua dan pengadaan bibit pinang dengan nilai Rp 2,6 miliar dikerjakan Cv Mega Raya Persada, Harga perbatangnya Rp 9,6 ribu.

"Kami menduga adanya ketidakberesan dalam pengadaan bibit pinang tersebut dan untuk itu pihak penegak hukum perlu melakukan pemanggilan terhadap dinas dan kontraktor pelaksananya," ucap Edy.

Tak hanya itu, lanjut Edy, berdasarkan hasil dokumen yang diterima tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK pada buku ke II, lembaran ke 11, halaman 6 dari 24, terdapat SKPK yang tidak melengkapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dalam penyaluran hibah barang atau jasa.

Dimana, Pemerintah Aceh Barat telah menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa sebesar Rp 28,1 miliar dengan realisasi Rp 26,6 miliar atau 94,54 persen.

Adapun SKPK yang tidak melengkapi NHPD dalam penyaluran hibah yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga menemukan anggaran sebanyak Rp 3.2 miliar menunjukkan kesalahan klasifikasi pengganggaran pada tiga SKPK, yaitu pada RSUD CND Meulaboh sebesar Rp 425 juta (ketidaksesuai pengganggaran), Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 927 juta (kesalahan penempatan kode rekening), dan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Rp 1,8 miliar (ketidak sesuaian penganggaran).

Artinya, bila digabungkan berdasarkan hasil temuan lapangan terhadap sejumlah proyek pekerjaan yaitu Rp 30,8 miliar, ditambah hasil temuan BPK sebesar Rp 28,1 miliar terkait belanja hibah, lalu kesalahan klasifikasi pengganggaran sebesar Rp 3,2 miliar, maka total secara keseluruhan mencapai Rp 62,2 miliar.

"Atas hal tersebut, kami mendorong agar pimpinan daerah untuk mengingatkan masing-masing SKPK agar benar-benar melakukan penerapan yang professional, terutama dalam melakukan pengelolaan anggaran yang lebih transparan," tutur Edy.

Tak cukup sampai disitu, Edy juga mendesak anggota DPRA yang telah melakukan peninjauan lapangan terkait proyek Otsus di Barat-Selatan Aceh, dan khususnya di Aceh Barat untuk konsisten dan clear jika menemukan sejumlah proyek bermasalah.

Jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditemukan indikasi kerugian negara atau potensi adanya mark up dari pekerjaan, harus secepatnya diteruskan kepada penegak hukum.

"Begitu juga terhadap pihak anggota DPRK Aceh Barat yang juga melakukan pemantauan dilapangan. Artinya kalau ada temuan harus diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH)," tutup Edy.

Komentar

Loading...