Unduh Aplikasi

GeRAK Ingatkan Anggaran Kegiatan BEREH Bisa Berpotensi Jadi Masalah Hukum

GeRAK Ingatkan Anggaran Kegiatan BEREH Bisa Berpotensi Jadi Masalah Hukum
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Program Evaluasi Dana Desa dan Gerakan Aceh BEREH yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota yang diinisiasi langsung oleh Sekda Provinsi Aceh, Taqwallah harus mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk melakukan audit sumber anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami minta perhatian dan prioritas dari lembaga BPK-RI untuk melakukan audit karena kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota oleh Sekda Aceh ditenggerai tidak melalui tahapan dan mekanisme anggaran serta proses perencanaan program sesuai dengan UU tentang pengelolaan keuangan daerah," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Senin (16/12).

Berdasarkan dokumen yang dimiliki GeRAK Aceh, kata Askhal, minimal ada empat empat kabupaten/Kota yang secara resmi telah mengirimkan surat “penolakan” dan penundaan tentang pelaksanaan evaluasi dana desa dan gerakan BEREH.

Adapun bupati yang melakukan “penolakan” yaitu Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Utara dan Simeulue.

Meskipun mendapat penolakan, faktanya pemerintah kabupaten tersebut tetap melaksanakan kegiatan dimaksud yang harus dilakukan pada bulan Desember 2019.

Baca: Tidak Ada Anggaran, Peserta Tak Dapat Makan Siang

“Pertanyaannya, dari manakah sumber anggaran kegiatan tersebut? Terlebih semua pemerintah kbupaten sama sekali belum mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud pada tahun ini," jelas Askhal.

“Pemaksaan kegiatan tersebut tanpa dukungan anggaran berpotensi menjadi temuan," tambahnya.

Dengan merujuk pada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka setiap kegiatan yang dilakukan harus diusulkan secara terencana dan tercatat dalam dokumen anggaran, sebagaimana tertuang pada PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jika ada kegiatan dan program yang dilakukan tapi sumber anggaran tidak tersedia dan bahkan kegiatan ini tiba-tiba, maka jelas bahwa program tersebut menyalahi prosedur, karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendapat pengesahan oleh DPRK. Jika tidak maka kegiatan tersebut ilegal karena menyalahi prosedur penggangaran bahkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara," jelas Askhalani.

Untuk itu, ia meminta Plt Gubernur Aceh perlu melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kegiatan ini, karena konsekuensi kerja yang tidak terencana ini akan menimbulkan gesekan antar pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi sumber konflik baru di daerah.

“Seharusnya Sekda Aceh bersama-sama dengan seluruh sekda kabupaten/kota memilki agenda yang sama dan bukan tiba-tiba dan bahkan terkesan mengambil porsi kegiatan pihak lain, jika ini tidak menjadi perhatian Plt Gubernur Aceh maka itu sama dengan membuka celah baru konflik kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," tegas Askhalani.

Komentar

Loading...