Unduh Aplikasi

GeRAK Harap APBK Aceh Barat 2020 Berbasis Bencana

GeRAK Harap APBK Aceh Barat 2020 Berbasis Bencana
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syah Putra. Foto: AJNN/Fauzul Husni

ACEH BARAT- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat serius membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Aceh Barat tahun 2020.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syah Putra, mengatakan indikator keseriusan tersebut dapat diukur dengan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat, bukan anggaran pembangunan yang mubazir tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyakarakat.

“Keseriusannya adalah dengan melihat anggaran yang nantinya menjadi APBK apakah benar-benar menjadi skala kebutuhan prioritas atau tidak. Hasil pantauan kita di lapangan, kebutuhan saat ini di Aceh Barat itu yang menjadi skala prioritas itu masih tidak tertangani dengan baik. Terutama suprastruktur dan infrastruktur,” katanya.

Salah satunya, kata Edi, yakni anggaran berbasis becana. Pasalnya, kata dia, selama ini Kabupaten berjuluk Bumi Teuku Umar tersebut tidak pernah lepas dari kondisi bencana banjir, dan bencana lainnya.

“Akibat banjir bisa kita lihat sendiri, melumpukan sarana pendidikan seperti sekolah yang terendam banjir hingga empat centi meter bahkan lebih sehingga sekolah harus diliburkan,” kata Edy.

Tidak hanya itu, akibat banjir selama ini banyak faslitas umum atau insfrastruktur yang rusak seperti jalan, dan jembatan yang putus.

Untuk itu Edy berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran darurat kebencanaan atau antisipasi bencana seperti banjir.

Adapun anggaran yang dinilainya sebagai bentuk mengatasi banjir seperti normalisasi sungai seperti krueng Woyla, dan Krueng Meureubo. Anggaran berbasis bencana itu, kata Edy, juga tidak hanya dialokasikan melalui APBK tetapi melalui dana otonomi khusus.

“Anggaran berbasis bencana itu seperti adanya master plan pencegahan terjadinya banjir tahunan, di mana daerah Samatiga-Bubon-Woyla dan Peuribu-Gunong Puloe (Arongan Lambalek), atau menuju Desa Karang Hampa adalah wilayah yang sering mengalami bencana alam (banjir),”

“Jika anggaran daerah tidak mencukupi, maka harus dipikirkan solusi lainnya, yaitu dana Otsus. Saya yakin semua pihak akan mendukung program ini, artinya kita juga mendesak pemerintah provinsi atau pusat untuk lebih serius menangani persoalan yang saban tiap tahun terjadi di Aceh, khususnya Aceh Barat yang mungkin rawan kebencanaan,” ucap dia.

 

Komentar

Loading...