Unduh Aplikasi

GeRAK Dukung Polda Usut Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren - Tongra

GeRAK Dukung Polda Usut Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren - Tongra
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: Net

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendukung langkah Polda mengusut dugaan penyelewengan dan indikasi korupsi proyek pembangunan jalan segmen 2 Blangkejeren-Tongra-Bts. Aceh Barat Daya, sumber anggaran APBA 2018.

Bahkan, sejumlah pihak dikabarkan telah dipanggil untuk dimintai keterangan dan membawa sejumlah dokumen terkait paket pekerjaan dengan pagu Rp 20 miliar pada Dinas PUPR Aceh. 

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menjelaskan kalau dilihat dari dalil dan pokok materiil perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Aceh, menunjukkan bahwa perkara ini sudah mengantongi dan memiliki dua alat bukti permulaan awal yang cukup.

Menurutnya ini membuktikan bahwa perkara ini dapat diduga memiliki unsur dugaan pelanggaran hukum dan atas upaya yang sedang dilakukan oleh Polda Aceh.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh Polda dan berharap perkara ini dapat dituntaskan dengan cepat dan memiliki kepastian hukum tetap," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (3/3).

Baca: Polda Usut Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren - Tongra Senilai Rp 20 Miliar di PUPR Aceh

Ia menjelaskan kalau merujuk pada fakta dugaan permulaan awal perkara ini dapat diduga bahwa kasus ini sudah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran dari proses pengadaan barang dan jasa atau (tender) dan kemudian berlanjut dalam pembangunan fisik yang diduga tidak sesuai dengan kwalitas bangunan yang diperintahkan sesuai dokumen kontrak.

"Maka sesuai dalil hukum tersebut sudah sangat wajar Polda melakukan penyidikan terhadap perkara ini secara dalam dan tuntas," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap bahwa proses dugaan ini benar-benar tuntas dibuka kepublik dan bukan show semata, karena banyak perkara yang ditangani tidak kunjung adanya kepastian hukum tetap.

"Padahal perkara sudah bertahun-tahun ditangani dan ini menjadi catatan penting yang harus diubah oleh Polda Aceh, sehingga publik tidak curiga dg perkara korupsi yang ditangani sebagai Polda Aceh," kata putra asli Aceh Barat Daya itu.

HUT Pijay

Komentar

Loading...