Unduh Aplikasi

GeRAK Dorong Pemerintah Aceh Sistem Data Terbuka di Sektor Tambang

GeRAK Dorong Pemerintah Aceh Sistem Data Terbuka di Sektor Tambang
Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan
BANDA ACEH - Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Fernan menyampaikan, pihaknya saat ini sedang mendorong lahirnya sistem open data pada sektor pertambangan di Provinsi Aceh .

"Pemerintah Aceh harus membuat satu model data informasi tambang yang bisa ditampilkan dengan format data terbuka,” kata Fernan kepada AJNN, Kamis (24/3).

Lebih jauh, Fernan menjelaskan, informasi sektor tambang itu dinilai sangat penting untuk memudahkan publik mendapatkan informasi tanpa harus membayar dan tidak kesusahan dalam mencari.

"Setelah ada sistem open data, publik hanya cukup dengan mengunjungi website resmi yang sudah dibuat," jelasnya

Selain itu, GeRAK juga mendorong minimal dua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yaitu di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Dinas Pertambangan Aceh untuk membuat sistem tersebut.

"Model yang akan coba kami bangun adalah open data yang ditempatkan dalam satu portal resmi PPID Aceh, didalamnya terdiri dari beberapa SKPA,” ujar Fernan.

Fernan menilai, hal ini penting dalam meningkatkan transparansi publik melalui sektor pertambangan di Aceh. Serta diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor tambang yang ada.

Bahkan, kata Fernan, ini juga harus diteruskan pada setiap kab/kota penghasil tambang di Aceh. Menurutnya, ada 16 daerah yang memiliki kegiatan tambang.

"Harus diketahui juga bahwa adanya layanan undang-undang 23 tahun 2014, bahwa pengelolaan izin tambang kedepan akan dikelola oleh Provinsi Aceh. Serta sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 614 K/TUN/2015 tentang memberikan izin usaha pertambangan,” jelasnya.

Untuk itu, GeRAK Aceh berharap pada tahun 2016 ini, Pemerintah Aceh bisa merealisasikan model open data plapon pada distamben dan PPID Utama. Open data plapon ini juga sebagai model awal bagaimana agar Pemerintah Aceh bisa membangun open data tersebut di seluruh SKPA.

"Hal ini bentuk tuntutan tata kelola pemerintah yang terus akan meningkat sehingga dalam mengimplementasikan undang-undang 14 tahun 2008," jelasnya.

Jika Open Data ini berjalan, jelas Fernan, badan publik tidak hanya bisa mempublikasi data dalam bentuk PDF, namun juga bisa menyajikan data dalam bentuk format yang mudah digunakan kembali, baik itu pada peneliti, CSO, stakeholder, pelaku tambang, perusahaan dan masyarakat pada umumnya.

"Jadi kami terus mendorong format informasi yang bisa digunakan oleh semua pihak,” harap Fernan.

Komentar

Loading...