Unduh Aplikasi

GeRAK Dorong Ganti Rugi Lahan Warga Suak Puntong Dipercepat

GeRAK Dorong Ganti Rugi Lahan Warga Suak Puntong Dipercepat
Sejumlah ibu-ibu melakukan pembpokiran pintu masuk PLTU 1 dan 2. Foto: AJNN/Darmansyah

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendorong psoses relokasi dan ganti rugi atas 36 bidang tanah dan rumah warga Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Nagan Raya dilakukan segera. Ia juga meminta harga taksiran ganti rugi tersebut dipublikasi kepada masyarakat.

Saat ini, kata Edy, polusi yang diakibatkan aktifitas beberapa perusahaan disana, dapat mengancam kesehatan warga. Terdapat beberapa perusahaan yang kegiatannya bersinggungan dengan pemukiman warga itu, yaitu PLTU 1-2, PLTU 3-4, PT Mifa Bersaudara, dan PT Bara Energi Lestari.

"Hal ini mengingat proses pendataan dan pengukuran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku tim independen yang ditunjuk pihak perusahaan telah selesai dilakukan. Tim ini juga sudah memiliki harga taksiran untuk ganti rugi," kata Edy Syahputra kepada AJNN, Rabu (29/4).

Ditunjuknya KJPP sebagai tim pengukur, sebut Edy, berdasarkan dokumen persetujuan penawaran yang ditandatangani perwakilan masing-masing perusahaan. Dalam surat nomor L-/ISTIMEWA/SP/II/MBO-NGR/2020, tanggal 10 Febuari 2020 itu, perwakilan perusahaan menyatakan kesediaan serta kesanggupan atas pekerjaan pembebasan lahan.

Baca: Lahan Warga Suak Puntong Bakal Segera Diganti Rugi

Dokumen lain menyebutkan bahwa perwakilan perusahaan, pada Kamis (16/4) lalu, juga telah menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan proses kejelasan ganti rugi lahan milik warga.

Pertemuan ini dilakukan oleh warga untuk mendesak segera keluarnya hasil pengukuran oleh KJPP yang telah bekerja selama lebih kurang satu bulan lamanya.

Ada dampak yang begitu besar dialami oleh warga setiap detik, yaitu dampak debu batubara yang dihasilkan dari aktivitas angkut batubara itu sendiri, tidak terkecuali kepada pihak PLTU 3-4 yang saban hari melakukan proses bongkar muat material kedalam PLTU. Temuan pihaknya, aktifitas ini membuat paparan debu masuk hingga kedalam rumah warga.

"Artinya kita ingin titik kejelasan atas proses yang telah berjalan dan ini harus terbuka ke publik, bahwa sebenarnya tim yang ditunjuk telah selesai bekerja dan telah memberikan hasil pekerjaannya kepada masing-masing perwakilan perusahaan, ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, mengingat warga selalu dalam posisi yang sangat dirugikan," terangnya.

Baca: Warga dan PLTU Sepakat Ganti Rugi Tunggu Penilaian dari KJPP

GeRAK mendukung upaya pemerintah, baik tingkat provinsi dan kabupaten untuk bisa menjembatani persoalan tuntutan ganti rugi sebagaimana disuarakan oleh warga di Dusun Geulanggang Meurak (Nagan Raya).

Pihaknya, juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati bersama tim yang telah dibentuk untuk memanggil pihak perusahaan yang mangkir dari komitmen yang telah disepakati.

Bila kemudian hasil kesepakatan belum ditindaklanjuti, maka sudah tentu pemerintah dapat segera memanggil dan mendesak perusahaan agar patuh dan taat atas ketentuan perjanjian atau komitmen mereka. Jangan sampai, warga terdampak kembali melakukan pemblokiran seperti beberapa waktu lalu.

"Percepatan ganti rugi ini sangat penting, pertimbangannya menurut hemat kami adalah sudah tahunan warga hidup dalam paparan debu batubara dan terus menuai janji-janji penyelesaian dampak debu batubara," tutup Edy Syahputra.[]

Komentar

Loading...