Unduh Aplikasi

Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe

GeRAK: Diduga Melibatkan Atasan, Kejati Aceh dan KPK Perlu Bentuk Satgassus

GeRAK: Diduga Melibatkan Atasan, Kejati Aceh dan KPK Perlu Bentuk Satgassus
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: IST.

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh meminta semua pihak untuk tidak main-main dalam menangani kasus proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe yang menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dalam kasus tersebut telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 4,9 miliar.

"Perkara ini sudah menjadi  peristiwa hukum yaitu tindak pidana korupsi, walaupun uangnya sudah dikembalikan. Perkara ini tetap harus dibuka karena ada fakta-fakta yang cukup, atau dua alat bukti," ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Kamis (1/4/2021) melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Menurut Askhalani, dua alat bukti itu pertama adalah adanya persekongkolan jahat yang menimbulkan dampak. Persekongkolan jahat itu adalah keterlibatan para pihak yang kemudian dengan sengaja mensetting, bahwa kegiatan itu seolah-olah selesai. Kedua dari segi hukum adanya tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 

"Jadi dua alat bukti ini sudah memenuhi syarat legal formal, bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk meningkatkan status terhadap perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan," ujarnya.

Selain itu menurut Askhal, hasil temuan audit BPKP Aceh, menunjukan ada sejumlah pelanggaran serius dan fakta- fakta hukum yang cukup, yang menggambarkan bahwa ada "Grand Skenario" diawal yang dilakukan oleh para pihak untuk, mencari keuntungan.

"Ini unik dimana modusnya diduga sudah direncanakan sejak awal dengan melakukan rekayasa tender, lalu pelanggaran kontrak dan dokumen pembayaran. Motifnya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara bersama - sama," ujar Askhal.

Kasus ini kata Askhal juga sudah memenuhi syarat legal formal dan secara delik hukum pidana bahwa kegiatan yang dilakukan itu adalah bagian dari siklus koruptif yang direncanakan. Sistem koruptif yang direncanakan itu ada niat, ada kegiatan yang dilakukan, dan ada bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan serta ada bentuk pertanggungjawaban yang sudah dilakukan.

"Kalaupun sudah dikembalikan kerugian keuangan negara, Namun hal itu tidak menghapus pidana pokok yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para pihak," ujar Askhal.

"Apalagi kerugian keuangan negaranya diduga Rp 4,9 miliar. Jadi itu bukan sesuatu yang kecil," ujar Askhal menambahkan.

Baca: Modus Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa
BPKP Simpulkan Terjadi Rekayasa Pengadaan, Pelanggaran Kontrak dan Dokumen Pembayaran

Untuk itu GeRAK mengingatkan agar pihak Kejari Lhokseumawe tidak mengabaikan fakta-fakta tersebut. Kalau itu dilakukan berarti menunjukkan ada sesuatu yang melatarbelakangi, bahwa penyelidikan perkara ini memiliki orientasi kepentingan orang-orang tertentu.

"Maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) bersama KPK membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk melakukan supervisi terhadap perkara ini. Dan itu harus dilakukan," kata Askhalani

Namun kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka menurut Askhal ada kecenderungan penyelidikan kasus ini mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi. Sehingga menimbulkan kesan di publik tidak ada tenang pilih.

Banyak perkara korupsi yang lain itu ditingkatkan proses hukumnya, walaupun, sudah kerugian keuangan negara sudah dikembalikan. 

“Jadi jika pada kasus ini tidak dilakukan maka menunjukan ada sesuatu,” tanya Askal.

Lebih lanjut Askhal menjelaskan bahwa kalau melihat rentutan perkara pidana yang muncul dari sejak awalnya, termasuk hasil audit oleh BPKP. Kalau ini tidak mendapatkan tanggapan dari Kejati, maka (GeRAK) merasa perlu mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan supervisi terhadap perkara ini. 

"Karena pemberitaan yang disampaikan oleh media, khususnya AJNN tampak sudah ada rentutan - rentutan perkara pidana dari sejak awal perkara ini ditemukan," ujar Askhal.

Apalagi saat ini kata Askhal, pemerintah pusat melalui Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung, sudah memerintahkan kepada semua Kejari dan Kejati untuk memfokuskan delik perkara pidana pada, perkara dana Otsus.

"Ini dana Otsus loh, jangan main-main. Jadi kalau tidak mendapatkan tanggapan akan kita mengirim surat kepada KPK untuk supervisi," tambah Askhalani dengan nada tegas.

Terakhir koordinator GeRAK Aceh ini menyebutkan bahwa karena korupsi ini sudah direncanakan sejak awal, maka pihak yang terlibat tidak sebatas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi juga diduga melibatkan atasan dalam hal ini Wali Kota dan Kepala Unit Layanan Pelelangan (ULP).

“Jangan hanya rekanan dan konsultan serta PPK dan PPTK uang disasar, kasus ini unik dan sudah direncanakan sejak awal, patut diduga hal ini mulus karena ada intervensi pejabat tertinggi di Lhokseumawe,” pungkas Askalani.

Sebelumnya Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pihak yang terlibat kasus proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe.

"Modusnya, rekayasa pengadaan, pelanggaran klausul kontrak dan dokumen pembayaran," ungkap Indra kepada AJNN, Senin (29/3/2021) di Banda Aceh.

Tim BPKP Pusat, kata Indra sudah selesai melakukan Quality Assurance (QA) untuk kasus tersebut. Saat ini pihaknya hanya menunggu surat pengantar laporan dari BPKP pusat untuk segera menyampaikan laporannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

Menurut Indra, QA dilakukan untuk memastikan proses dan hasil audit sudah sesuai standar audit dan kualitas bukti yang ada, serta atas analisis yang dilakukan tim BPKP Aceh, agar terhindar dari resiko kesalahan dalam menyimpulkan hasil audit.

"Itu sudah merupakan Standar Operasional Prosuder (SOP) kami. Nanti yang membuat laporan final tetap kami, surat pengantar laporannya dari Deputi Investigasi BPKP Pusat Jakarta," ujar Indra.

Tapi menurut Indra, proses tersebut tidak membutuhkan waktu yang begitu lama.

Sebelumnya, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengungkapkan fakta baru dari proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe.

Menurut Indra, selain adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, dari audit investigasi yang mereka lakukan juga ditemukan kerugian negara pada biaya konsultan pengawas. 

"Ya termasuk biaya Konsultan pengawas," ujar Indra Khaira Jaya, kepada AJNN, Jum'at (19/3/2021) di Banda Aceh.

Namun saat AJNN menanyakan mengenai modus dan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, Indra mengatakan bahwa itu ada pada penyidik

"Maaf Modus dan pihak-pihak yang terlibat secara detail komsumsi penyidik yaa pak," ujar Indra singkat.

BPKP Perwakilan Aceh sendiri telah selesai melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kota Lhokseumawe.

Kepala BPKP perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyebutkan bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak.

"Sehingga merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 milyar," ungkap Indra Khaira Jaya kepada AJNN, Kamis (18/3/2021) di Banda Aceh.

Proses berikutnya kata Indra, pihak tim kantor pusat BPKP akan melakukan quality assurance yang hasilnya selanjutnya akan disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus.

"Sangat kita sayangkan, padahal pembangunan dari dana Otsus itu tujuannya mulia untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan pembangunan fasilitas publik," ujar Indra.

Indra juga berharap para pihak yang terlibat dalam memanipulasi kasus tersebut dapat diproses hukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

Sebelumnya menindaklanjuti temuan dugaan korupsi lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe sebesar Rp4,9 miliar serta pengawasan senilai Rp73,6 juta yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) tahun 2020, pada Selasa (2/1/2021) penyidik Kejari Lhokseumawe bersama auditor BPKP Aceh di Banda Aceh telah melakukan ekspose substansi dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

Ekspose substansi ini merupakan standar operasional prosedur (SOP) bagi BPKP Aceh untuk menilai layak tidaknya melakukan investigasi atas dugaan korupsi proyek lanjutan pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kota Lhokseumawe.

Ekpose dilakukan penyidik dari Kajari Lhokseumawe dengan auditor BPKP di kantor BPKP Aceh di Banda Aceh.

Menurut Indra, ekspose ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pihaknya sebelum memutuskan apakah dugaan korupsi ini layak dilakukan audit diinvestigasi atau tidak.

Dari ekspose Indra menyebutkan bahwa auditor BPKP dan penyidik Kejari Lhokseumawe menyepakati kasus ini memenuhi unsur melawan hukum dan kerugian negara.

“Berdasarkan hasil ekspose disepakati case tersebut memenuhi syarat dan terdapat indikasi unsur melawan hukum dan kerugian keuangan negara untuk selanjutnya dilakukan audit investigasi oleh BPKP Aceh," ungkapnya.

BPKP Aceh menugaskan tim untuk melakukan audit investigasi dengan dukungan penuh dari Kajari Lhokseumawe.

HUT Pijay

Komentar

Loading...