Unduh Aplikasi

GeRAK Desak Pemkab Aceh Barat Tindaklanjuti Rekomendasi Pengelolaan Stockpile Batubara

GeRAK Desak Pemkab Aceh Barat Tindaklanjuti Rekomendasi Pengelolaan Stockpile Batubara
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra prihatin dengan kondisi warga Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat yang hingga saat ini masih berkelut dengan debu batubara.

Padahal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kantor perwakilan Aceh sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan lansung kepada Bupati.

Surat dengan No: 496/PMT 3.5.1/IV/2019 itu menyebutkan beberapa rekomendasi yang menurut GeRAK Aceh Barat tanpa terkecuali harus segera direalisasikan agar penderitaan warga yang tinggal dekat dengan area stockpile (penumpukan) batubara segera berakhir.

"Tidak sepatutnya surat yang ditujukan langsung kepada pimpinan daerah (Bupati Aceh Barat) itu didiamkan. Ini menyangkut dengan hak asasi manusia yang sudah bertahun-tahun terenggut dan tanpa ada proses penyelesaian yang jelas serta komprehensif," kata Edy.

Dikatakan Edy, berdasarkan surat tersebut dikathui bahwa aktifitas dari proses angkut batu bara tersebut telah mengakibatkan menurunnya kualiatas lingkungan hidup di Desa Peunaga Cut Ujong.

"Kita kembali berharap dan sangat-sangat berharap agar Pemkab Aceh Barat bersama dengan Dinas yang membidangi masalah tersebut untuk segera bertindak, beuk seungap (Jangan diam), karena ini menyangkut dengan keselamatan hidup bagi masyarakat yang tinggal di area tersebut," katanya.

Edy menyebutkan persoalan debu batubara sudah berlangsung sekitar 5 hingga 6 tahun lalu, namun belum terselesaiakan dengan baik.

Kata dia, dalam surat Komnas HAM Perwakilan Aceh itu disebutkan Pemkab Aceh Barat tidak memiliki sarana-prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang lingkungan hidup yang mendukung fungsi pengawasan, perlindungan, dan audit lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

"Atas dasar hal tersebut, kita mendesak Pemkab Aceh Barat segera membentuk tim penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan sebagaimana diutarakan oleh warga. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Pemkab Aceh Barat. Dimana (Pemkab Aceh Barat) ikut terlibat melakukan pengawasan proses pembayaran ganti rugi lahan dan rumah/bangunan warga di Dusun Pertanian dan Dusun Ketapanga, Desa Peunaga Cut Ujong," katanya.

Hal ini patut dilakukan, mengingat bahwa ada dua KK warga Dusun Pertanian Desa Peunaga Cut Ujong yang tanahnya telah diganti rugi oleh perusahaan kembali membangun bangunan di tanah yang dekat dengan lokasi perusahaan.

"Artinya, pemerintah daerah hingga saat ini tidak paham dengan kewenangan dan fungsi yang mereka miliki. Seharusnya, pemerintah kabupaten harus menegaskan zonaisasi wilayah permukiman dengan lokasi penumpukan batubara. Sehingga upaya penyelesaian baik berupa ganti rugi tanah/bangunan dan upaya teknis mengurangi dampak debu dapat lebih efektif," sebut Edy

Selain itu, GeRAK juga mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat selaku pihak pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri Banda Aceh.

"Ini penting mengingat pengujian kualitas udara atau lingkungan yang selama ini dilakukan tidak pernah dilibatkan masyarakat dan faktanya juga kita tidak mengetahui isi dari pengujian kualitas udara dan lingkungan yang telah dilakukan oleh Baristand Industri Banda Aceh, padahal hal tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada publik dan itu bukan dokumen rahasia negara," sebutnya.

Komentar

Loading...