Unduh Aplikasi

GeRAK Desak DPRA Bentuk Pansus, BPK Harus Lakukan Audit Forensik UPTD Saree

GeRAK Desak DPRA Bentuk Pansus, BPK Harus Lakukan Audit Forensik UPTD Saree
Kondisi sapi di UPTD IBI Saree. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri kasus sapi kurus dan mati di UPTD IBI Saree.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, pembentukan Pansus terhadap kasus sapi bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif.

"Dasar kasus lembu harus di Pansuskan, pertama ada perbedaan data yang disampaikan oleh Kepala UPTD IBI Saree dan Dinas Peternakan Aceh," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (10/6).

Askhalani menyebutkan, Kepala UPTD IBI Saree, Zulkifli menyatakan sapi di kandang 392 ekor, kemudian besoknya jadi 480, lalu Kadis Peternakan Aceh, Rahmandi mengatakan 490 ekor sapi di sana.

Tetapi, fakta lain menyebutkan, berdasarkan dokumen pada laman SiRUP LKPP diperoleh, total akumulasi pengadaan sapi dari 2016 sampai 2017 berjumlah 1.386 ekor dari berbagai jenis.

"Kami meragukan jumlah sapi yang disebutkan itu, keterangan terindikasi tidak sesuai fakta, sekali 392, sekali 480 dan terakhir sudah 490 ekor. Tapi faktanya sampai 1.386 pengadaan sapi di Pemerintah Aceh," sebutnya.

Kemudian, kata Askhalani, sesuai pernyataan Ketua Komisi II DPRA, dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, ada sebanyak 70 ekor sapi mati di sana.

Baca: Pengadaan Sapi Selama 2016 dan 2017 di UPTD IBI Saree 1.386 Ekor  

Jika dihitung, kalaupun misalnya benar jumlah sapi di UPTD IBI Saree saat ini 490  ekor dan ditambah yang sudah mati 70 ekor, maka total sapi di kandang hanya 560 ekor.

"Kalau kami hitung, selisih antara jumlah sapi selama 2016-2017 sebanyak 1.368 ekor dengan jumlah di kandang saat ini 560 ekor. Maka kemana 826 ekor sapi lagi," ujar Askhalani.

Fakta lain, sebut Askhalani, Pemerintah Aceh selalu menganggarkan secara rutin untuk kepentingan pengadaan pakan, penghijauan dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan sapi.

Menurut Askhalani, ada hal yang perlu dicatat, dimana semua pengadaan sapi pada UPTD IBI Saree merupakan belanja modal. Maka sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, seluruh aset yang dibeli harus masuk dalam daftar aset pemerintah daerah.

Baca: Anggaran Pakan Belasan Miliar, Sapi di Peternakan Saree Ditemukan Mati Kelaparan

Jika terjadi pengurangan jumlah sapi yang disebabkan karena sapi tersebut mati atau hilang, maka harus disertai dengan adanya berita acara. Jika mati maka harus dilengkapi bukti berupa foro serta surat keterangan dari dokter hewan tentang penyebab matinya sapi-sapi tersebut, demikian juga jika hilang, harus ada berita acaranya disertai dengan laporan kepolisian dan surat keterangan dari polisi.

Setelah itu, baru dilakukan usulan pemusnahan oleh pengguna barang kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan. Jika sudah adapersetujun Gubernur baru bisa dilakukan pemusnahan dengan membuat berita acara pemusnahan.

Hal terakhir yaitu melakukan usulan penghapusan sapi-sapi yang mati dan hilang tersebut dari daftar aset tetap atau daftar barang milik Pemerintah Aceh.

Saat sapi tersebut dibeli oleh Pemerintah Aceh melalui mekanisme pengadaan dengan metode pelelangan terbuka, kemudian dilakukan pengamanan barang milik daerah selain rumah dan sebagainya yang wajib dicatat, hal tersebut sudah diatur dalam beberapa ketentuan, misal pada pasal 319 Permendagri 19 tahun 2016, yang harus disertai berita acara serah terima.

Baca: Tahun 2019, Disnak Aceh Anggarkan Pengadaan Vitamin dan Material IB Rp 9,1 Miliar

"Salah satu cara untuk mengetahui penyebab berkurangnya jumlah sapi serta penyebab kurusnya sapi-sapi tersebut dengan melakukan audit investigasi, ini kan ranah BPK dan BPKP, sedangkan DPRA yaitu dengan membuat Pansus. Dalam hal ini, DPRA juga bisa menggunakan jasa auditor untuk melakukan investigasi dan penilaian terhadap pengelolaan sapi di UPTD Saree,” ujarnya

Karena itu, lanjut Askhalani, Pansus sapi harus dibentuk untuk membuktikan unsur-unsur pelanggarannya. Jika ditemukan, maka seluruh dokumen wajib diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Hasil laporan dan rekomendasi pansus ini harus ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum agar ada efek kejut dan jera, sehingga tidak terulang pada kasus-kasus yang berbeda. Tidak boleh satu rupiah pun penggunaan anggaran publik yang tidak bertanggungjawab dibiarkan, hanya sekedar memberikan statmen kemudian hilang begitu saja ditelan bumi," tegasnya.

Selain itu, Askhalani juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit forensik maupun audit untuk tujuan khusus agar diketahui hal ihwal penyebab berkurangnya jumlah sapi dan bagaimana sapi-sapi tersebut sampai mati dan kurus, termasuk apakah pengadaan pakan, obat-obatan, vitamin serta lainnya sudah sesuai volume yang ada dalam kontrak kerja.

Baca: Video Sapi Mati di UPTD Saree Dibuang Begitu Saja

Dimana audit forensik dan audit untuk tujuan khusus ini akan mengungkap penyebab berkurangnya jumlah sapi, apakah karena mati atau hilang atau bahkan karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh pengguna barang atau pengelola barang milik daerah ini.

"BPK harus segera melakukan audit forensik atau audit untuk tujuan khusus atas uang rakyat miliaran rupiah pada kegiatan pengadaan sapi dan pakan ternak sejak 2016 sampai 2020 tersebut. Kami khawatir ada penyelewengan dan penggelapan di sana," kata Askhalani.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...