Unduh Aplikasi

GeRAK Bakal Surati KPK Minta Supervisi Kasus Bebek Petelur Agara

GeRAK Bakal Surati KPK Minta Supervisi Kasus Bebek Petelur Agara
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bakal menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dilakukannya supervisi terhadap kasus dugaan korupsi pada pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, rencana permohonan supervisi kasus ke lembaga anti rasuah tersebut dilakukan mengingat proses penanganan perkara itu belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

"Kami dorong KPK melakukan supervisi terhadap perkara ini. Kemudian, karena belum ada kejelasan konkrit, dalam waktu dekat kami juga akan mengirimkan surat khusus permohonan supervisi perkara bebek di Aceh Tenggara ke KPK," kata Askhalani kepada AJNN, Selasa (4/8).

Askhalani menyampaikan, publik di Aceh terutama Aceh Tenggara masih bertanya-tanya terkait perkembangan penanganan kasus dengan anggaran Rp 12,9 miliar itu. Apalagi sejumlah pihak sudah diperiksa oleh Polda Aceh. Namun, sampai hari ini belum ada tersangkanya.

"Sejauh ini, publik bertanya-tanya, kasus ini sudah pernah diumumkan, saksi-saksi sudah pernah diperiksa, tapi tidak pernah ditingkatkan, belum ada tersangka," ujarnya.

Menurut Askhalani, jika melihat materi proses penyelidikan yang telah dilakukan mulai dari awal sampai ditangani Polda Aceh, seharusnya sudah ada petunjuk kalau perkara bebek petelur tersebut memenuhi unsur terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Baca: Kasus Bebek Petelur Masih Tahap Penyelidikan, Polisi Masih Tunggu Audit BPK

"Sebagai syarat untuk mendorong keberpihakan keadilan, maka kami akan menyurati secara khusus KPK untuk meminta supervisi terhadap penanganan perkara ini," tutur Askhalani.

Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh telah memeriksa sejumlah saksi dugaan korupsi pengadaan bebek petelur di Aceh Tenggara.

Sejumlah saksi yang dimintai keterangan itu termasuk Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara berinisial A dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MA.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 2018-2019 mengalokasikan dana sebesar Rp12,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) setempat.

Anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) itu digunakan untuk pengadaan 84.459 ekor bebek petelur yang dibagikan kepada 194 kelompok ternak, masing-masing 500 ekor per kelompok.

Komentar

Loading...