Unduh Aplikasi

GeRAK: Aktivitas Penambangan Ilegal di Aceh Barat Rugikan Negara dan Ekologi

GeRAK: Aktivitas Penambangan Ilegal di Aceh Barat Rugikan Negara dan Ekologi
Alat berat yang diduga digunakan untuk penambangan ilegal saat berada di dalam aliran Sungai. Lokasi Desa Gleung, Kecamatan Sungai Mas-Tutut. Foto: IST

ACEH BARAT - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mencatat sepanjang tahun 2018-2020 sudah empat kali upaya penertiban dan penegakan hukum pada sektor pertambangan secara illegal di Kabupaten Aceh Barat.

Proses dan upaya penertiban itu tersebar di Kecamatan Sungai Mas, Panteu Cermin, dan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada tahun 2016, GeRAK Aceh juga telah melaporkan hasil pantauan tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan dikawasan yang terjadi pertambangan ilegal tersebut diperkirakan dalam sebulan penambang bisa menghasilkan emas 89.262,9 gram. Jika dikalkulasikan setahun mencapai 1.071.154,5 gram atau 1,1 ton, jika setiap gram emas dijual seharga Rp. 400.000, setahun kerugian negara mencapai Rp. 568.361.004.627. 

"Itu hanya perkiraan di Aceh Barat dan angka kalkulasi hanya Rp400 ribu ditahun 2016, saat ini kita berada di tahun 2020, ada potensi kerugian keuangan negara yang angkanya mencapai puluhan miliar rupiah dan itu terus menerus bocor," ungkap Edy Syahputra kepada AJNN, Selasa (12/1/20221) melalui sambungan telepon dari Meulaboh.

Lokasi yang diduga tambang emas ilegal di Desa Tanoeh Mierah. Foto: IST.

Selain itu kerugian yang ditimbulkan akibat bekas lubang tambang yang terbiarkan terbuka menurutnya, proses penertiban dan penegakan hukum patut didukung oleh semua pihak guna mencegah timbulnya efek kebencanaan terhadap masyarakat yang tinggal di area tersebut.

"Kondisi di pertambangan ilegal itu menurut hemat kami sudah menimbulkan kerusakan yang parah. Dampak yang akan dialami bukan tidak mungkin seperti banjir bandang yang diakibatkan kerusakan lingkungan yang massif terjadi hingga saat ini," ujar Edy.

Berdasarkan pantauan GeRAK Aceh Barat dilapangkan kata Edy, aktifitas penambangan emas ilegal tersebut terus-menerus berlangsung dan seperti tidak kunjung dapat dicegah oleh pihak pemangku kepentingan, baik aparat keamanan, legislatif, dan eksekutif. 

Dampak lainnya dari penambangan ilegal itu menurut Edy adalah tercemarnya sungai yang diakibatkan proses pengelolaan tambang yang dilakukan secara ilegal dan tidak memakai kaedah tata Kelola pertambangan yang baik sesuai dengan aturan Undang-undang.

"Bahwa GeRAK Aceh Barat dalam konteks penindakan hukum tentunya mendukung upaya penuh dapat dilakukan secara tuntas dan tanpa pandang bulu, kita meminta aparat penegak hukum (polisi) untuk mengambil tindakan hukum tidak hanya pekerja tambang yang disasar," ujarnya.

Tindakan hukum menurut Edy juga harus dilakukan terhadap pihak pemilik modal atau tauke dan mereka yang memberikan aliran minyak secara illegal untuk alat berat excavator (beko) yang diperkejakan untuk mengeruk tanah atau material tambang.

Alat berat yang sedang beroperasi di salah satu lokasi di desa Gleng, kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Foto IST.

"Bahkan salah satu dokumentasi dilapangan, kami menemukan salah satu alat berat excavator beko sedang bekerja didalam aliran sungai yang terletak di Desa Gleung, Kecamatan Sungai Mas," ungkap Edy.

"Tercatat, dan berdasarkan data lapangan, bahwa kami juga menduga menemukan sewa menyewa alat berat tersebut ke para pekerja tambang secara ilegal yang kemudian dioperasikan untuk kegiatan illegal minning tersebut," tambahnya.

Siklus seperti itu menurut Edy harus dibongkar dan diungkapkan secara terbuka ke publik untuk diketahui siapa dibalik para pemodal dan mereka yang diduga menjadi backing serta mereka yang menikmati aliran upeti atau setoran dari aktifitas tambang ilegal.

Namun, selain penindakan hukum katanya, sangat penting dan harus digaris bawahi, pemerintah di tingkat provinsi beserta dengan dinas yang membidani kewenangan tersebut tentunya perlu mengambil sikap atau langkah yang tepat, akurat, dan berkeadilan sebagaimana aturan yang berlaku.

"Dan tentunya upaya tersebut agar persoalan akan tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh aktifitas tambang ilegal oleh warga dapat segera berakhir," ujar Edy.

Efek lainnya dari penegakan hukum adalah untuk menghilangkan dampak terhadap lingkungan yang sudah rusak diakibatkan proses dan pengambilan illegal Mining tersebut tidak terkontrol dan tidak terpantau dengan baik oleh dinas atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

"Atas hal tersebut kami mendorong proses jalan tengah yaitu harus ada upaya dialog lebih dalam dengan masyarakat di area tambang yang diduga banyak menimbulkan potensi sumber daya alam, terutama cadangan mineral emas," ujarnya.

Selama ini dari informasi yang ditemukan di lapangan oleh GeRAK, ada berbagai alasan kenapa masyarakat atau warga setempat yang diduga telah melakukan praktek dugaan ilegal minning. Salah satunya dikarenakan pekerjaan tersebut sudah turun temurun dilakukan oleh warga di Sungai Mas, Kecamatan Sungai Mas-Tutut, atau sepanjang aliran sungai Das Krueng Woyla Kabupaten Aceh Barat.

Lebih lanjut Edy mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ditemukan mereka di lapangan, ada sejumlah penambang yang mereka duga bekerja ilegal dengan jumlah lebih kurang 30-an dan tersebar di beberapa lokasi, seperti Drien Sibak, Seuradeuk, Sakuy, Tanoeh Mierah, Leubok Beutong, Gleung, Leubok Panyang dan Tuwi Saya yang beroperasi didalam area PT MGK .

"Dengan besaran hektar yang kami duga mencapai puluhan dan sudah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat parah," ungkapnya.

Menurut Edy masih sangat terbuka peluang menghilangkan kemasifan kerusakan lingkungan atau kebencanaan, kebocoran anggaran, dan mencegah adanya dugaan setoran kepada pihak atau oknum tertentu.

Selain itu hasil temuan dan pembicaraan GeRAK di lapangan dan menjadi rahasia umum adalah adanya dugaan aliran uang yang diduga mengatasnamakan instansi tertentu dengan jumlah nominal mencapai puluhan juta rupiah dalam satu bulan.

"Itu menurut dugaan kami semacam upeti yang wajib diberikan kepada mereka (oknum) yang mengatasnamakan instansi tersebut, caranya adalah dengan bergabung dengan perusahaan penambangan yang sudah mendapatkan izin secara  legalitas atas pengelolaan tambang tersebut di daerah tersebut," ungkapnya.

GeRAK Aceh Barat juga mengatakan bahwa sebagaimana rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh paska melakukan dialog pada 16 September 2020 lalu, ada perwakilan masyarakat tambang tradisional yang mereka fasilitasi untuk berdialog dengan pihak ESDM Provinsi dan kemudian bertujuan membentuk koperasi tambang rakyat.

"Hasil pertemuan tersebut adalah memberikan rekomendasi koperasi tambang rakyat untuk bergabung dengan perusahaan yang sudah mempunyai izin IUP," ujar Edy Syahputra.

"Koperasi tambang rakyat, menurut hemat kami patut didukung oleh semua pihak terutama mereka yang terlibat dalam bidang pertambangan, baik kabupaten hingga provinsi hingga lembaga legislatif atau eksekutid di tingkat kabupaten," kata Edy.

GeRAK Aceh Barat menurutnya berharap agar mereka yang bekerja secara ilegal dapat terhindarkan dari ancaman pidana, secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam Undang Undang tersebut pelakunya bisa terjerat hukum. 

Dalam aturan tersebut di pasal 109, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun.

Selain ancaman penjara menurut Edy,  ada denda paling sedikit Rp.1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar. Sisi lainnya lagi, hal ini diperparah dengan tidak adanya data akurat menyangkut jumlah pasti mengenai illegal mining, serta luas wilayah yang dimanfaatkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.

"Selain itu, kami juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada dinas atau badan yang membidani kewenangan tambang tersebut, menurut hemat kami, kegiatan illegal mining seharusnya dapat diminimalkan dan kemudian dihilangkan dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan," ujarnya.

Hal itu menurut Edy sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang telah dirivisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. Fungsi ini melekat dan sepatutnya dari berbagai kejadian penertiban atau penegakan hukum hal ini dapat diminalisirkan.

"Bahwa menurut hemat kami, rekomendasi paska pertemuan dengan ESDM Provinsi Aceh adalah meminalisir potensi konflik. Dimana konflik merupakan sebuah gejala sosial yang selalu muncul dalam masyarakat dalam setiap kurun waktu. Salah satunya adalah keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (resource and position scarity)," kata Edy.

Potensi tersebut, kata Edy, perlu diredam atau mereduksi konflik sosial yang berujung kepada kekerasan dan mentransformasi konflik yang bersifat deduktif menjadi konstruktif yang di mana merupakan proses dan upaya menjawab akar permasalahan sebenarnya.

Komentar

Loading...