Unduh Aplikasi

Gerak Aceh, tuding Pemkab lakukan pemborosan APBK

ACEH BARAT - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Aceh Barat menilai pemerintahan yang dipimpin HT Alaidinsyah dengan pasangannya selama dua tahun lebih, telah melakukan pemborosan anggaran daerah. Dimana telah terbitnya Surat keputusan (SK) kebijakan Bupati Nomor 54 tahun 2014 tentang penetapan besaran tunjuangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRK.
“Terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kebijakan anggaran, Pemkab Aceh Barat yang berdampak pada terjadinya pemborosan keuangan daerah hingga mencapai Rp. 154 juta setiap bulannya," Sebut Koordinator Baharuddin Bahari, Rabu (31/12).

Ia menambakan, Gerak Aceh Barat, Penilaian ini didasarkan pada beberapa alasan penetapan besaran tunjangan perumahan kepada ketua DPRK Aceh Barat sebesar 8 juta/ orang/ bulan, wakil ketua 7 juta/ orang/ bulan dan tunjangan perumahan anggota DPRK Aceh Barat sebesar 6 juta/per anggota setiap bulan melalui SK Bupati ini dilakukan secara sembarangan tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian dan survey standar harga sewa rumah setempat, yang oleh tim appraisal untuk mendapatkan harga yang wajar dan rasional di daerah.

“Fakta bahwa sebagian pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat berdomisili di Ibukota kabupaten dan sekitarnya dan telah memiliki rumah pribadi sehingga tunjangan perumahan ini berpotensi atau bahkan diduga telah digunakan diluar kebutuhan sewa rumah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikasi adanya penyalahgunaan dana tunjangan perumahan ini tercermin dari pernyataan pimpinan DPRK Aceh Barat kepada salah satu media lokal bahwa dana tunjangan perumahan ini digunakan tidak hanya untuk sewa rumah namun juga untuk kebutuhan lain seperti biaya listrik dan air,” ungkapnya.

untuk Menghindari pemborosan Anggaran daerah dan potensi kerugian keuangan Negara dengan itu Gerak Aceh Barat mendesak, Bupati Aceh Barat untuk segera melakukan penncabutan atau merevisi SK Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang penetapan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat.

“Mendesak pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat untuk membatalkan pencairan dana tunjangan perumahan tersebut karena penggunaannya diyakini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya menahan diri sangat penting dilakukan agar anggota dewan terhormat tidak terjebak oleh penghasilan yang tidak legal yang tentunya akan membawa pada konsekuensi hukum yang tidak mengenakkan,” Ujarnya.

kemudiaan, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK mengingat tunjangan perumahan ini bukan bagian dari penghasilan tetap sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
MUKHLIS

Komentar

Loading...