Unduh Aplikasi

GeRak Aceh Tolak Revisi UU KPK

GeRak Aceh Tolak Revisi UU KPK
Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani memaparkan dugaan tindak pidana korupsi berbagai pembangunan infrastruktur dikawasan wisata oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) 2014 di Banda Aceh, Aceh, Selasa (20/1).
BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRak) Aceh, menolak keras usulan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002, tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut Koordinator GeRAk Aceh, Askhalani,  tujuan merevisi UU KPK hanya untuk memperlemah kewenangan yang selama ini dimiliki KPK.

"Politisi yang mengusulkan draf tersebut berasal dari partai korup, jadi ini semua merupakan skenario yang dilakukan untuk kepentingan membela para koruptor dan ini juga mempertegas bahwa para anggota DPR lebih memilih melindungi koruptor dibandingkan membela KPK, " ujar Askhalani kepada AJNN.

Sementara itu, dikutip dari BBC, enam fraksi di DPR RI menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada anggota Badan Legislasi DPR, pada Selasa (06/10) kemarin.

Dalam draf revisi tersebut, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura mengusulkan sejumlah pasal dan ayat diubah.

Dari rangkaian usulan revisi itu, berikut lima di antaranya:

1. Pembubaran KPK, 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan

Pasal 5

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

2. KPK tak berwenang melakukan penuntutan

Pasal 7 huruf d

"Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif.”
("Padahal, dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002, ”KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”)

3. Pelimpahan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai dibawah 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Pada UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, jumlah nominal kerugian sebagai kriteria untuk melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian tidak disebut. Bahkan, Pasal 8 (2) menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”)

4. Permintaan izin sebelum melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pasal 14 Ayat (1) huruf a

KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup denga izin dari ketua pengadilan negeri.

(HENDRA KA)

Komentar

Loading...