Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh: Stop Pembahasan Qanun Dana Otsus

GeRAK Aceh: Stop Pembahasan Qanun Dana Otsus
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menghentikan pembahasan Qanun Dana Otsus. Pasalnya reaksi publik terhadap pembahasan atas draf qanun yang sedang dibahas oleh DPRA harus disekapi dengan bijak, dimana rata-rata reaksi publik adalah meminta agar pengambil alihan secara keseluruhan atas pengelolaan dana Otsus tidak dipaksa.

“Memang idealnya qanun ini harus di stop terlebih dahulu oleh DPRA, termasuk perlunya singronisasi dengan pemerintah kab/kota sebab pembahasan qanun yang tergesa-gesa akan membuat kisruh ini tidak akan selesai, konon lagi dana Otsus oleh kab/kota adalah salah satu sumber dana pendapatan untuk kebutuhan fiskal di daerah,” kata Askhalani, Minggu (27/11).

Menurut Askhalani, berkaca pada proses mekanisme pembahasan qanun, ada hal yang tidak terbuka dari sejak awal qanun ini dibahas oleh DPRA dan sangat wajar jika kemudian reaksi dari pemerintah kab/kota melakukan penolakan terhadap usulan dan rumusan yang dimasukkan dalam qanun tersebut.

“Seharusnya mekanisme pembahasan qanun ini diumumkan secara terbuka termasuk adanya pembahasan bersama dengan kab/kota sehingga akan melahirkan tata pembahasan qanun yang partisipatif dan tidak terkesan hanya sepihak,” ujar Askhalani.

Berdasarkan catatan GeRAK Aceh, kata Askhal, ada beberapa masalah penting dalam pembahasan qanun Otsus tersebut yang tidak tercapai dengan baik di antaranya pengelolaan dana otsus yang sentralistik di provinsi ditakutkan akan melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan yang tidak merata antar daerah kab/kota dan wilayah di Aceh akan semakin luas.

“Faktanya kondisi sosial politik anggaran yang dipakai dan sering dipertontonkan oleh anggota DPRA setiap tahunnya atas nama anggaran aspirasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bahwa dana otsus akan menjadi salah satu anggaran bancakan yang diperebutkan,” ungkapnya.

Apalagi, dana otsus yang tidak siap dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan akan menyuburkan praktik mafia anggaran dan calo dikalangan DPRA dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Aceh, terutama merebut jumlah anggaran yang akan diusulkan sebagai kegiatan setiap tahun anggaran.

“Program dan kegiatan yang disusun oleh provinsi jika tidak hati-hati dan terintegrasi dengan baik, maka dipastikan tidak akan mampu menjawab kebutuhan kabupaten/kota, dan ini akan menjadi masalah yang sangat penting untuk dijadikan landasan terhadap implementasi atas perencanaan dana Otsus Aceh,” ungkapnya.

Advokat muda ini juga menjelaskan, saat ini pengelolaan dan serapan kinerja anggaran provinsi sangat buruk, serapan anggaran yang 60 persen saja dari total Otsus tidak maksimal dikelola dengan baik.

“Pertanyaanya bagaimana jika dana otsus yang dikelola 100 persen oleh provinsi apakah akan mampu dikelola dengan baik dan tercapai atas apa yang menjadi dasar kebutuhan publik di Aceh,” ujarnya.

Selain itu, GeRAK Aceh mencatat bahwa pembahasan qanun ini sangat tidak partisipatif dimana selain tidak melibatkan pemerintah kab/kota juga tidak melibatkan publik secara langsung.

“Pembahasan qanun ini hanya dilaksanakan dengan tim yang dibentuk oleh DPRA saja, maka sangat wajar jika publik menolak dalam pelaksanaan RDPU, salah satu hal yang perlu segera dilakukan adalah qanun ini tidak tergesa-gesa,” kata Askhal.

Bahkan, Akshalani menilai waktu pembahasan qanun ini tidak tepat, dimana APBK kab/ kota telah disahkan, dan ada yang sedang dalam pembahasan, sehingga formula perhitungan dana otsus kab/kota yang sudah disusun masih merujuk pada pembagian dana otsus 60/40 persen, sehingga ini mengacaukan sistem perencanaan dan penganngaran kab/kota.

“Pembahasan qanun ini sangat tertutup dan seperti kejar tayang, mengesankan kepada publik ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dengan pihak DPRA,” ungkapnya.

Terakhir, Askhal mengatakan pengambilalihan kewenangan kab/kota dalam mengelolah dana otsus ini akan menguatkan kembali bergulirnya isu pemekaran Provinsi di Aceh.

“Dimana ada dugaan pemerintah kab/kota sangat kecewa dengan sikap dari DPRA dan Plt Gubernur Aceh yang tidak berpikir panjang sebelum menyempurnakan pembahasan Qanun Otsus,” kata putra asli Aceh Barat Daya ini.

Komentar

Loading...