Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Pertanyakan Penanganan Kasus Sapi Kurus

GeRAK Aceh Pertanyakan Penanganan Kasus Sapi Kurus
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mempertanyakan kelanjutan kasus sapi kurus di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar, yang sedang ditangani oleh (Ditreskrimsus) Polda Aceh

Ditreskrimsus Polda Aceh, sebelumnya menyebut sedang mengumpulkan bahan keterangan terkait kasus sapi kurus di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar. Bahkan sejumlah orang sudah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani meminta kepada Polda Aceh untuk menyampaikan ke publik sejauh mana proses penanganan kasus itu. Pasalnya hingga kini belum ada tanda-tanda kasus itu terus berjalan.

"Kasus ini kami minta harus diusut tuntas, dan kami akan mengawal kasus ini," kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (7/8).

Askhalani mengungkapkan kalau pihaknya mencium adanya potensi dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus sapi kurus yang sempat menghebohkan masyarakat Aceh. Hal itu terlihat dari adanya dugaan mark up pada pengadaan pakan ternak sapi anggaran 2020 di Disnak Aceh yang terindikasi pengelembungan harga mencapai Rp 2,7 miliar dari dua paket kegiatan yakni pengadaan konsentrat, dan pakan ruminansia.

Baca: Kasus Sapi Kurus, Polisi Sudah Periksa 24 Orang

Apalagi, harga satuan pakan itu terlihat melebihi Keputusan Gubernur Aceh nomor 028/994/2017 tentang Penetapan Harga Barang dan Jasa.

"Karena ada potensi dan dugaan korupsi maka kasus ini harus mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum," kata Askhalani.

Menurutnya kasus sapi kurus ini harus mendapat perhatian khusus dari publik. Maka dari itu, tidak boleh hanya terfokus pada anggarannya saja. Karena, jika melihat keterangan yang ada, maka patut diduga adanya korupsi terencana.

Indikasi korupsi itu, kata Askhalani, juga terlihat dari adanya indikasi kemahalan harga pada kegiatan pengadaan pakan tahun 2018 dan 2019 sebesar sekitar Rp 7 miliar.

"Karena itu, kasus ini tidak boleh hanya fokus pada anggarannya semata, tapi bagaimana membuka fakta korupsi yang terencana ini," tegas Askhalani.

Komentar

Loading...