Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh: Penyidik Harus Ungkap Peggunaan Surat Dukungan Palsu oleh CV GBR

GeRAK Aceh: Penyidik Harus Ungkap Peggunaan Surat Dukungan Palsu oleh CV GBR
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk mengungkap praktik penggunaan dokumen palsu dalam proses tender paket kegiatan di lingkungan Pemerintahan Aceh. Hal ini disampaikan oleh Askhal terkait indikasi penggunaan surat dukungan tanpa sepengetahuan pemilik izin Galian C oleh CV Graha Buana Raya dalam proses tender proyek Pengendalian Banjir Krueng Labuhan Haji Desa Paoh-Apha Kecamatan Labuhan Haji.

Baca: Penetapan Pemenang Tender Proyek Pengendalian Banjir Krueng Labuhan Haji Terindikasi Bermasalah

Askhalani menduga dalam proses tender tersebut sudah diatur sejak awal sehingga perusahaan yang menggunakan dokumen palsu dimenangkan dalam tender tersebut.

“Saya menduga sejak awal hal ini sudah ada main mata antara rekanan dengan pokja, seharusnya pihak pokja harus mengecek keabsahan dokumen kelengkapan setiap perusahaan yang ikut kepihak pemberi dukungan agar dapat memastikan asli atau bodong dukungan tersebut,” jelas askalani.

Diketahui berdasarkan pengakuan pemilik izin galian CV Syuhada Grup pihaknya tidak pernah diberitahukan apalagi dimintai surat dukungan oleh CV Graha Buana Raya. Termasuk belum pernah dikonfirmasi oleh pihak pokja terkait kebenaran surat dukungan yang dilampirkan oleh CV Graha Buana Raya.

Untuk itu menurut Askhalani selain pihak aparat penegak hukum harus melakukan upaya hukum atas dugaan penggunaan dokumen palsu dan indikasi main mata dalam pemenangan tender ini, Inspektorat Aceh juga harus melakukan audit khusus terkait kasus ini, jika benar terbukti ada permainan maka kontrak pekerjaan ini harus diputuskan dengan tidak membayarkan satu rupiahpun ke pihak rekanan, dalam artian uang muka kerja yang telah dicairkan harus dikembalikan ke kas Aceh.

Askhalani juga menambahkan bahwa hanya itu, pokja yang bertanggungjawab atas proses pemenangan ini harus diberikan sanksi untuk tidak dapat diangkat sebagai pokja lagi.

Terakhir kata Askalani agar ada efek jera maka selain proses hukum dan administrasi terhadap perusahaan ini dan pokja, Pemerintah Aceh juga harus mengeluarkan daftar hitam bagi CV Graha Buana Raya.

Komentar

Loading...