Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Menilai Pernyataan Soedarmo Melenceng

GeRAK Aceh Menilai Pernyataan Soedarmo Melenceng
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani
 
BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani bin Muhammad Amin, menilai pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo, perihal permintaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, untuk tidak mengganggu program disusun ekskutif, telah melenceng dari makna perencanaan yang bersifat partisipasi.
 
 
Koreksi terhadap program yang diusulkan oleh eksekutif, kata dia, mutlak harus di lakukan oleh DPR Aceh. “Karena salah satu fungsi dewan adalah melakukan pembahasan mendalam terhadap usulan yang disampaikan oleh eksekutif,” kata Askhalani, Rabu (9/11).
 
Menurut aktivis antikorupsi ini, Sodearmo tidak memiliki alasan melarang DPR Aceh untuk mengkritisi usulan yang disampaikan eksekutif. Dewan, kata dia, adalah representatif untuk melihat dan merumuskan masukan anggaran bagi kebutuhan publik.
 
Sebaliknya, Askhalani menilai, Plt gubernur seharusnya lebih mengkritisi soal anggaran aspirasi dewan, yang menurutnya perlu dibatasi.
 
“Kalau substansi membatasi DPR Aceh berkaitan usulan dana aspirasi itu kita setuju karena tidak diatur dalam undang-undang,” jelasnya. “Namun soal hak dan kewenangan DPR Aceh melakukan koreksi dan kajian atas usulan anggaran atau program eksekutif mutlak harus dilaksanakan.”
 
Menurut Koordinator Gerak Aceh ini, Plt Gubernur Aceh Soedarmo masih menerapkan seperti statusnya sebagai militer. “Perlu dipahami bahwa saat ini dia (Sodearmo) sudah sipil, jadi kerja-kerja dewan adalah bagian dari aturan undang-undang,” kata Askhalani.

Komentar

Loading...