Unduh Aplikasi

PERUSAHAAN DAFTAR HITAM MENANG PROYEK DI SIMEULUE

GeRAK Aceh: Jika Tidak Dibatalkan, Kami Laporkan ke KPK

GeRAK Aceh: Jika Tidak Dibatalkan, Kami Laporkan ke KPK
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Siemuelu dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera membatalkan PT Joglo Multi Ayu sebagai pemenang proyek pembangunan gedung Olahraga Tipe B di kabupaten setempat.

Pembatalan tersebut mengingat PT Joglo Multi Ayu merupakan perusahaan yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Dalam laman LKPP, perusahaan itu diumumkan masuk daftar hitam atau blacklist pada tanggal 18 Juli 2019, masa berlaku sanksi terhadap perusahaan itu sejak 18 Februari 2019 hingga 18 Februari 2020.

Surat Keputusan (SK) penetapannya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pasaman Barat Sumatera Barat dan SK Penetapan Balcklist dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pasaman Barat.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, perusahaan yang sudah masuk daftar blacklist tidak bisa mendapatkan pekerjaan, karena itu pemerintah harus segera membatalkannya dari pemenang tender.

Baca: Ahli Pengadaan: Jika Perusahaan Black List Tak Dibatalkan Kontrak Masuk Ranah Pidana

"GeRAK mendorong ULP dan Dinas membatalkannya, karena perusahaan yang sudah di blacklist tidak boleh mendapatkan pekerjaan, harus di stop pekerjaan dan batalkan kontraknya," ujar Askhalani kepada AJNN, Rabu (24/7).

Askhalani menegaskan, jika pemerintah Siemuelu tidak membatalkannya, dalam waktu dekat pihaknya akan segera membuat laporan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"GeRAK akan laporkan ke LKPP dan KPK jika ini tidak dibatalkan," tegasnya.

Askhalani menuturkan, apabila Dispora bersikukuh untuk tidak membatalkan perusahaan tersebut, dan enggan mamatuhi peraturan perundang-undangan berlaku, maka patut diduga ada sesuatu yang dilindungi oleh kepala dinas terkait.

"Jika Sikap Kadispora ngotot tidak membatalkan hal ini, menunjukkan ada sesuatu yang dilindungi oleh Kadispora dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan berlaku," pungkasnya.

Komentar

Loading...