Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Ingatkan Kepala BPKS Terkait Rekrutmen Pegawai

GeRAK Aceh Ingatkan Kepala BPKS Terkait Rekrutmen Pegawai
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani mengingatkan Kepala BPKS Sayid Fadhil terkait akan dilakukannya perekrutan staf baru dalam waktu dekat ini. Menurutnya proses rekrutmen staf BPKS haruslah sesuai dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU).

Askhal menjelaskan BPKS merupakan BLU berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan pada BPKS. Pada Pasal 4 PP 105 Tahun 2012 ini menyatakan secara tegas bahwa pola pengelolaan keuangan pada BPKS merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam PP yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecuali diatur lain dalam PP ini.

“Dengan demikian mekanisme rekrutmen pejabat dan pegawai BPKS tidak boleh dilakukan serampangan atau suka-suka Kepala BPKS maupun Dewan Kawasan (DKS),” kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (22/6).

Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Foto: Dok AJNN

Lebih lanjut, Askhal menjelaskan mekanisme rekrutmen pegawai harus sesuai surat Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU nomor S- 1995/PB.5/2016, tanggal 4 Maret 2016 perihal pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari profesional non-pegawai negeri sipil.

Dalam surat yang diteken oleh Djoko Hendratto selaku Direktur disebutkan pada point 5 huruf c bahwa setiap tahun pemimpin BLU wajib menyusun perencanaan kebutuhan pegawai non PNS BLU sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang meliputi jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia dan kemampuan pemdapatan BLU.

Baca: YARA Sabang: Perekrutan Staf BPKS Tak Terbuka

Kemudian pada point d surat tersebut menegaskan bahwa rencana kebutuhan pegawai tersebut agar disampaikan ke pembina keuangan BLU dengan tembusan kepada pembina teknis BLU, dengan dilampiri antara lain hasil analisis beban kerja dan kebutuhan anggaran belanja. Tidak hanya itu, rencana kebutuhan pegawai harus dilakukan verifikasi untuk mendapatkan persetujuan.

Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Foto: Dok AJNN

“Jika pihak BPKS sudah melakukan hal-hal yang diharuskan sesuai surat Direktur Pembinaan Kepegawaian BLU, hingga adanya persetujuan atas rencana kebutuhan pegawai, baru Kepala BPKS dapat memulai proses seleksi pejabat dan pegawai Non PNS BLU,” ungkap advokat muda tersebut.

Untuk itu, Askhal mempertanyakan apakah Kepala BPKS sudah menyusun kebutuhan pegawai Non PNS BLU berdasarkan analisis kebutuhan, apakah penyusunan kebutuhan pegawai sudah didasari atas hasil analisis beban kerja dan kebutuhan anggaran belanja, apakah sudah dilakukan verifikasi dan sudah mendapat persetujuan pembina keuangan BLU dalam hal ini Menteri Keuangan.

“Jika ini belum ada maka proses rekrutmen pejabat dan pegawai pada BPKS dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi melanggar sejumlah aturan. Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang harus melakukan evaluasi atas proses seleksi rekrutmen pegawai non PNS di BPKS,” kata putra asli Aceh Barat Daya itu.

Komentar

Loading...