Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh: Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Dana Bencana

GeRAK Aceh: Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Dana Bencana
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh berang adanya dugaan sumbangan untuk korban gempa bumi di Pidie Jaya dari Dewan Perwakilan Daerah-Republik Indonesia (DPD-RI) ditilep. Sedianya, lembaga itu menyerahkan bantuan senilai Rp 409 juta. Namun dana yang diterima hanya Rp 350 juta.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan pelaku korupsi atas dana bencana harus diberikan hukum maksimal yaitu pidana hukuman mati, sebab efek yang ditimbulkan sangat besar atas kejahatan itu dan masuk kategori kejahatan luar biasa. Pasalnya dimana saat orang sedang dalam keadaan musibah ada pihak yang meraup keuntungan pribadi maka hukuman mati menjadi solusi untuk memberikan efek jera.

“Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati untuk koruptor tercantum dalam Pasal 2. Pada Pasal 2 ayat 1 mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (23/12).

Baca: Bantuan untuk Pidie Jaya Diduga Ditilep, Berkurang Rp 59 Juta

Kemudian, kata Askhal, pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud UU dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dan dalam kategori bencana pidie Jaya masuk dalam kategori bencana alam nasional,” ujarnya.

Askhalani menjelaskan jika melihat dari laporan yang disampaikan oleh satgas bencana Pijay dapat disimpulkan ada dugaan korupsi yang disengaja. Jika merujuk pada pembuktian dimana jumlah yang disebutkan dengan yang ditemukan mengalami perbedaan yang sangat mencolok.

“Ini menunjukkan adanya upaya pihak-pihak tertentu dengan azas manfaat mengambil keuntungan finansial atas nama dana bencana untuk korban gempa. DPD harus segera mengklarifikasi secara menyeluruh apakah betul dana tersebut jumlahnya sebesar yang disampaikan atau tidak. Jika dana yang disampaikan totalnya seperti itu artinya ada pihak tertentu di DPD yang bermain untuk mengambil keuntungan atas nama dana bencana,” ungkapnya.

Selain itu, kata Askhalani, pihaknya mengapresiasi kepada satgas bencana Pijay yang beritikat baik mempublikasikan selisih total uang sumbangan dari DPD. Ini adalah sebuah langkah yang sangat baik untuk menjaga agar seluruh dana bencana, baik sumbangan maupun dana dari pemerintah dikelola dengan transparan dan akuntabilitas

“Dalam demensi sosial hal yang sangat baik telah diperlihatkan oleh satgas bencana Pijay yaitu melakukan sebuah langkah tepat dalam menjaga integritas dalam pengelolaan dana bencana. Jika benar kasus ini berpotensi korupsi, institusi hukum bisa melakukan penyidikan apalagi jika dana ini berasal dari anggaran DPD atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Kemudian, apabila dana tersebut berasal hibah atau bantuan perorangan tetap juga penyidik baik polisi atau jaksa melakukan upaya penyidikan. Apabila ditemukan adanya potensi korupsi wajib hukum menyeret pelaku sampai proses persidangan pengadilan.

“Sangat haram hukumnya mengambil dana bencana, padahal orang berlomba-lomba membantu, tapi disisi lain ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan maka hukuman mati lah yang layak diberikan kepada penilep dana bencana itu,” tegasnya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...