Unduh Aplikasi

Gerak Aceh Gelar Lokakarya Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Gerak Aceh Gelar Lokakarya Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Lokakarya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan implementasi pasca-pelimpahan personel, pembiayaan dan dokumentasi (P2D) di Provinsi Aceh. Foto: Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh melaksanakan lokakarya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan implementasi pasca-pelimpahan personel, pembiayaan dan dokumentasi (P2D) di Provinsi Aceh, Selasa (6/12).

Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong tata kelola pertambangan mineral dan batubara mendapatkan kejelasan serta kepastian hukum atas kewenangan Pemerintah Aceh terhadap evaluasi hingga pencabutan IUP.

“Kami ingin tata kelola pertambangan di Aceh lebih baik,” kata Hayatuddin.

Hayatuddin juga berharap pemerintah dan pemilik tambang dapat mengembalikan piutang negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara. Dari juga berharap dari kegiatan ini didapat gambaran tata kelola efektif pertambangan di Aceh.

Hayatuddin menjelaskan, pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke provinsi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan harapan baru untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara di Aceh.

GeRAk berharap mendapatkan kejelasan tentang kewenangan hukum terhadap penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan IUP bermasalah menurut aturan berlaku. Juga adanya aksi konprehensif terhadap upaya pengembalian piutang PNBP sektor minerba.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pertambangan Aceh dan seluruh dari seluruh kabupaten/kota, praktisi hukum, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI serta beberapa perwakilan instansi pemerintah lainnya.

Komentar

Loading...