Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Desak Penegak Hukum Tindaklanjuti Temuan Pansus DPRA

GeRAK Aceh Desak Penegak Hukum Tindaklanjuti Temuan Pansus DPRA
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil III Bireun, terkait sejumlah kegiatan yang dibiayai APBA tahun 2018, dimana banyak terjadi penyimpangan dalam proses pengusulan anggarannya.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan semua hasil temuan yang dilakukan oleh Pansus DPRA harus mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, temuan ini sudah mencukupi syarat untuk dilakukan penyelidikan awal, terhadap berbagai kejanggalan terkait pengusulan dan penggunaan anggaran publik tersebut.

"Ini sudah memiliki syarat awal, bahwa adanya fakta temuan tentang potensi dugaan pelanggan hukum terhadap beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah Bireuen," ungkap Askhalani kepada AJNN, Selasa (17/9).

Askhalani menyebutkan, apabila merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBHM dan Otonomi Khusus, berbagai tindakan penyimpangan jelas telah terjadi. Sebab, dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan dengan sangat jelas, bahwa usulan kegiatan dana Otsus harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Kemudian, dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan lagi bahwa dokumen pendukung yang dimaksud, yaitu tersedianya Detail Enginering Design, Kerangka Acuan Kerja, Studi Kelayakan, Survey Investigation and Design, dokumen AMDAL serta dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen tersebut sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dilaksanakan.

"Jika merujuk terhadap pergub, maka persyaratan dokumen menjadi kewajiban yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan paket kegiatan ini," ujarnya.

Baca: Selain Dinas PUPR, Ternyata Kegiatan Tanpa Perencanaan Ditemukan di Dinas Lain

Lebih lanjut, ia menjelaskan, fakta yang diungkap Tim Pansus DPRA, terhadap 69 kegiatan APBA di Kabupaten Bireun dengan total anggaran Rp 219 miliar ini sangat mencengangkan.

Pasalnya, tim menemukan 28 kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Aceh, 43 kegiatan tidak ada dokumen perencanaan, 3 kegiatan didapati dokumen perencanaannya cacat hukum dan paket kegiatan yang bukan tupoksi dinas terkait jumlahnya sebanyak 5 kegiatan.

"Fakta yang sangat mencengangkan karena sebagian besar paket ini tidak memiliki dokumen perencanaan, dan ini menunjukkan bahwa usulan paket ini sebagaian besar dipaksakan dan sangat terencana," tegas Askhalani.

Terhadap temuan ini, ia menyimpulkan bahwa secara formil dan materil telah terjadi perbuatan permulaan untuk dapat dilaporkan ke aparat hukum. Ia juga mendorong adanya audit mendalam oleh BPK-RI, atas sejumlah kejanggalan terhadap penggunaan dana Otsus Aceh tersebut.

"Sebab alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus merupakan salah satu anggaran yang butuh atensi kuat untuk diawasi," pungkasnya.

Komentar

Loading...