Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Barat: Program Replanting Sawit Sarat Masalah, Terindikasi Mark Up

GeRAK Aceh Barat: Program Replanting Sawit Sarat Masalah, Terindikasi Mark Up
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra berdiri di depan bibit sawit yang masuk dalam Program Replenting Sawit di Aceh Barat. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menduga adanya mark up pada program hibah Rp 25 juta per orang/KK untuk Program Replenting Sawit (Peremajaan Sawit) di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan, program Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat dengan anggaran sebesar Rp 32,5 miliar itu diduga sarat masalah, mulai dari tumpang tindih lahan, mark up data pertanggungjawaban (SK kontrak), hingga soal bibit yang tidak dimanfaatkan secara baik.

Selain itu, kata Edy, juga terdapat item pekerjaan yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu berdasarkan temuan lapangan dan hasil telaah dokumen kontrak replanting tersebut.

Ia menyebutkan, biaya Rp 25 juta per orang itu diperuntukkan untuk penanaman, pembelian bibit, pupuk, pemberantasan hama, dan biaya lainnya untuk anggaran selama satu tahun dengan total keseluruhan dananya sekitar Rp 32,5 miliar.

"Namun, ketika kami kalkulasikan dari tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 dana yang dipertanggungjawabkan hanya Rp 23,2 miliar. Tidak seperti yang disebutkan awal bahwa anggarannya mencapai Rp 32,5 miliar," kata Edy Syahputra kepada AJNN, Kamis (27/8).

Edy menyampaikan, anggaran yang dipertanggungjawabkan sebanyak Rp 23,2 miliar itu juga diduga sarat masalah. Seperti pengadaan bibit sawit besertifikat diketahui dilakukan hingga empat kali pekerjaan dari 2018 hingga 2019 dengan anggaran mencapai Rp 9,1 miliar.

"Sumber dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), dengan pihak pengelola yaitu Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree," ujarnya.

Edy merasa bingung melihat penerima manfaat kelompok baik nama penerima manfaat, gampong, dan kecamatan yang tidak disebutkan di dalam dokumen kontrak.

Dari empat kali pengadaan bibit sawit, hanya sekali disebutkan penerima manfaatnya yaitu Kelompok Tani Ingin Maju, Desa Seumara, Kabupaten Panteu Ceureumen, dengan dokumen kontrak Nomor 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 yang dimenangkan oleh CV Ilham Jaya dengan masa kerja 6 Oktober 2019 sampai 6 Januari 2020.

Kondisi bibit sawit yang masuk dalam Program Replenting Sawit di Aceh Barat. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

Jumlah benih untuk penerima manfaat tersebut mencapai 15.110 batang dari total benih sebanyak 44.473 batang, dengan harga Rp 49.000 per batangnya. 

Kemudian, hal lain yang cukup membingungkan adalah ketika melihat dokumen kontrak pengadaan bibit sawit bersetifikat PSR tahap III dengan nomor kontrak 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 dimana pemenang kontraknya yaitu Cv Ilham Jaya tahun anggaran 2019 dengan masa kerjanya terhitung mundur, yaitu 4 Desember 2019 sampai 4 April 2019.

"Atas hal tersebut kami menduga bahwa ada proses kontrak yang asal jadi bertujuan untuk proses pencairan uang secepatnya untuk dilakukan. Bagaimana mungkin kontrak pekerjaan dilakukan proses perhitungan mundur," ucapnya.

Indikasi lainnya, lanjut Edy, adanya tumpang tindih lahan, dimana berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 149/II-05/400.9/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 disebutkan lokasi lahan berada di Gampong Seumara Kecamatan Panteu Ceureumen. Tetapi kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat yang dimaksud sebagian masuk dalam HGU PT Betami.

Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan di Desa Seumara tersebut bukan bekas lahan sawit, melainkan hutan yang kemudian diklaim sebagai lahan sawit.

Temuan lainnya, tentang Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,4 miliar dengan empat kali pengerjaan dari 2018 hingga 2019, dikerjakan untuk 107.974 batang dengan sebaran pada 2018 enam desa, 2019 sepuluh desa, dan enam desa.

Lalu, pada akhir 2019, dalam kontraknya hanya disebutkan satu daerah saja yakni Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Kaway XVI dengan jumlah pokok batang pembersihan yaitu mencapai 4.025 batang.

"Masalah yang muncul, kami menduga adanya item pekerjaan yang fiktif dalam pertanggungjawabannya," ucapnya.

Berdasarkan data dokumen lainnya, lanjut Edy, pihaknya menilai manajemen Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tidak profesional dalam bekerja. Kesalahan dalam melakukan perjanjian kontrak kembali terlibat. Bahkan mencapai dua kali, yakni terkait pengadaan pupuk PSR tahap III, dan pengadaan pupuk PSR tahap IV.

Kondisi bibit sawit yang masuk dalam Program Replenting Sawit di Aceh Barat. Foto: Dok GeRAK Aceh Barat

"Atas berbagai item yang menjadi temuan tersebut, kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. Karena kami menduga adanya praktek manipulasi data, dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sepenuhnya," imbuhnya.

"Proses audit ini penting guna mengetahui rincian anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai program replanting sawit tersebut," sambung Edy.

Berdasarkan temuan tersebut, Edy meminta penjelasan akurat tentang program replanting sawit yang kemudian diberikan kepada Pemerintah Aceh Barat guna meluncurkan program peremajaan sawit bantuan pemerintah pusat tersebut.  

"Aparat hukum harus segera turun untuk melakukan penyelidikan terkait program tersebut," ujarnya.

Komentar

Loading...