Unduh Aplikasi

GeRAK Aceh Barat Dukung PHK di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien

GeRAK Aceh Barat Dukung PHK di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tenaga Harian Lepas (THL) di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (RSUD) Meulaboh mendapat dukungan dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syah Putra, mengatakan pemutusan hubungan kerja memang sudah sepantasnya dilakukan, namun manajemen rumah sakit diingatkan harus melakukannya dengan profesional dalam melakukan PHK terhadap para THL.

"Pemutusan ini harus dilakukan secara benar-benar profesionalisme dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jangan sampai ketika pemutusan itu justru akan menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat," kata Edi melalui rilisnya.

Dikatakannya, dalam melakukan PHK terhadap para THL tersebut, ada beberapa poin yang harus dikaji oleh pihak rumah sakit terutama apa yang menjadi syarat tenaga medis harus menjadi perhatian.

Seperti jangan sampai ada THL yang masih dipertahankan, namun tidak memiliki Surat Tanda Regestrasi (STR) yang bisa berdampak pada pelayanan dirumah sakit itu.

"Jangan sampai kejadian salah suntik terulang lagi seperti tahun akhir tahun 2017 lalu, yang menyebabkan meninggal dunia dua pasien," kata Edi.

Baca: Masalah PHK di Rumah Sakit, Wabup Aceh Barat Salahkan Bupati

Ia juga mengatakan, sikap manajemen yang melakukan PHK terhadap THL yang indisipliner (tidak disiplin) memang susah menjadi hak mutlak rumah sakit itu dan tidak dapat diganggu gugat.

"Dalam segi profesionalisme bekerja. Ini juga menjadi bagian terpenting bagi THL yang masih dipertahankan oleh manajemen rumah sakit. Artinya, jangan sampai pihak THL yang dipertahankan oleh manajemen justru tidak mempunyai STR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan," kata Edi lagi.

Menurut Edi, dengan PHK yang dilakukan tersebut sebenarnya telah menghemat anggaran daerah. Pasalnya dengan jumlah THL yang mencapai 1,200 lebih, maka anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1,2 miliar lebih per bulannya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga mempertanyakan legalitas penggunaan anggaran untuk tes perekrutan tenaga kontrak sebelumnya yang dianggap mubazir lantaran setelah perekrutan dilakukan yang seharusnya diluluskan 300 hingga 516 orang itu malah meluluskan semua.

"Dari informasi yang kami dapat dan juga sebagaimana ditulis dalam media massa. Padahal sebelumnya hanya 300 hingga 516 orang yang dinyatakan lulus sebagaimana diberitakan. Dengan kondisi dan fakta tersebut, kami melihat bahwa manajemen RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh berada di bawah tekanan pihak-pihak tertentu dalam memutuskan hal tersebut," ujarnya.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...