Unduh Aplikasi

GERAHAM Laporkan Pansel Sekda Aceh Tamiang ke KASN

GERAHAM Laporkan Pansel Sekda Aceh Tamiang ke KASN
Foto: IST

ACEH TAMIANG - LSM Gerakan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (GERAHAM), secara resmi melaporkan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Aceh Tamiang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Pelaporan itu dilakukan karena ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel, terutama ketentuan mengenai syarat umum calon Sekretaris Daerah, sehingga perbuatan tersebut diduga telah menguntungkan calon Sekretaris Daerah yang semestinya tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi.

Ketua Badan Pengurus LSM GERAHAM, Bambang Antariksa kepada AJNN, Selasa (29/12/2020) mengatakan, laporan pihaknya kepada KASN di Jakarta telah itu disampaikan melalui surat No. 010/GERAHAM/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020.

"Secara online laporan sudah diterima oleh KASN dengan nomor pengaduan 00029-122020, tertanggal 29 Desember 2020. Dokumen laporan tertulis juga sudah dikirimkan melalui kurir,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, bahwa dugaan pelanggaran ini dilakukan untuk meloloskan calon Sekretaris Daerah yang tidak cukup syarat agar lolos menjadi calon Sekda. 

Selain itu, Panitia Seleksi juga mengabaikan ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh, khususnya Pasal 3 ayat (3) huruf d, mana mensyaratkan calon Sekda sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktur eselon IIb yang berbeda.  

GERAHAM meminta KASN untuk melakukan penyelidikan kepada Pansel Sekda Kabupaten Aceh Tamiang dan pihak terkait lainnya, terhadap seluruh tahapan dan menghentikan seluruh proses seleksi atau proses lanjutannya selama dilakukannya penyelidikan oleh KASN. 

Bila perlu, KASN menurut Bambang merekomendasikan kepada Bupati selaku Pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Aceh Tamiang, untuk membatalkan susunan Pansel dan membentuk Pansel baru, sehingga lebih fair.

Bambang juga berharap, Pansel yang baru nanti, memiliki kapasitas yang lebih baik, dan mampu melaksanakan seleksi Sekda Aceh Tamiang secara profesional, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan, baik yang sifatnya merupakan kekhususan Aceh, maupun yang bersifat nasional, seperti  PP No. 58 Tahun 2009;  jo. PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah melalui PP No. 17 Tahun 2020; jo. Pemen PAN RB No. 15 Tahun 2019; dan Perbup Aceh Tamiang No. 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.

"Kami juga meminta kepada KASN agar memberikan sanksi kepada kepada Pansel yang terbukti tidak memiliki kapasitas dan/atau melakukan pelanggaran Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Bambang.

"Sanksi paling ringan, setidak-tidaknya berupa tidak merekomendasikan (black list) anggota panitia tersebut untuk duduk sebagai panitia seleksi, untuk selamanya atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu tertentu," pungkas Bambang.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...