Unduh Aplikasi

Gelar Aksi Solidaritas, Wartawan Pasee Desak Kapolri Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis

Gelar Aksi Solidaritas, Wartawan Pasee Desak Kapolri Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis
Aksi solidaritas wartawan pasee di depan Taman Riyadah Lhokseumawe. Foto: AJNN/Sarina 

LHOKSEUMAWE – Sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan aksi solidaritas di depan Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe, Kamis (8/4).

Aksi yang dikoordinir oleh Aliansi Jurnalis Independen tersebut, juga turut diikuti Persatuan Wartawan Aceh (PWA) , IJTI dan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Demokrasi (LMND) Indonesia.

Amatan AJNN, puluhan jurnalis dan mehasiswa membentangkan sejumlah poster, dan juga melakukan longmarch mengelilingi Taman Riyadah Lhokseumawe dengan turut dikawal aparat keamanan Polres Lhokseumawe.

Koordinator aksi, Zaki Mubarak mengatakan aksi solidaritas itu dilakukan karena Nurhadi seorang koresponden Tempo di Surabaya, mengalami  kekerasan saat melakukan peliputan.

“Saat itu Nurhadi tengah menjalankan kegiatan reportase sebagai rangkaian investigasi dalam peliputan kasus suap pajak, yang diduga juga melibatkan Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu,” ujarnya.

Didampingi Ketua AJI Lhokseumawe, Agustiar Ismail, Zaki menambahkan, namun saat melakukan reportase, Nurhadi mengalami tindakan kekerasan. Yakni disekap dan dipukul oleh oknum yang diduga aparat TNI dan oknum polisi. Nurhadi juga mengalami ancaman pembunuhan dan diancam akan dijerat UU ITE.

“Apa yang dialami jurnalis Tempo ini menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap jurnalis.  Ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap kerja-kerja pers masih sangat rendah dan lemah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, aparat kepolisian gagal melindungi kerja-kerja jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Usut tuntas kasus kekerasan dan ancaman pembunuhan terhadap Nurhadi tanpa memandang jabatan dan instansi manapun dari para pelaku karena ini adalah pelanggaran terhadap amanah Undang-Undang,” tuturnya.

Pihaknya juga menuntut sikap profesionalisme Polri dalam proses penyelidikan perkara ini. Sehingga siapapun yang terbukti bersalah baik itu oknum TNI maupun oknum Polisi haruslah proses secara hukum sesuai ketentuan undang-undang negeri ini.

“Terhadap semua jurnalis, diminta tetap menjunjung tinggi kode etik dan UU Pers saat melakukan tugasnya,” imbuhnya.

Komentar

Loading...