Unduh Aplikasi

Ganti Rugi Tak Kunjung Dilakukan, GeRAK Nilai PLTU Lawan Rekomendasi Komnas HAM

Ganti Rugi Tak Kunjung Dilakukan, GeRAK Nilai PLTU Lawan Rekomendasi Komnas HAM
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mengaku geram dengan sikap manajemen Perusahan Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Nagan Raya, yang dinilai acuh atas persoalan yang dihadapi warga Desa Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sejak keberadaan PLTU itu diPLTU tersebut.

Bahkan, Edy menilai manajemen PLTU Naga Raya itu terkesan melawan atas rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), yang merupakan lembaga independen bentukan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 itu.

Padahal, kata dia, Komnas HAM melalui Perwakilan Aceh telah menyurati PLTU Nagan Raya bernomor 496/PMT 3.5.1/IV/2019 yang di dalamnya berisi tentang perintah ganti rugi lahan milik warga Dusun Geulangang Meurak itu.

“Padahal dalam surat tersebut jelas dan nyata hasil investigasi Komnas HAM ke lapangan sesuai dengan laporan kami ke Komnas HAM aktivitas perusahaan pembangkit juga telah membuat kualitas lingkungan hidup menurun,” kata Edy Syahputra, kepada AJNN, Senin (13/5).

Baca: GeRAK Desak Pemkab Aceh Barat Tindaklanjuti Rekomendasi Pengelolaan Stockpile Batubara

Menurut Edy, apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM, merupakan upaya menyelamatkan hidup bagi masyarakat sekitar PLTU, terutama warga Dusun Geulanggang Merak. Namun sayangnya, pihak PLTU terkesan tutup mata atas semua rekomendasi tersebut.

Saat ini, kata dia, kehidupan masyarakat Dusun Geulanggang Merak memprihatikan, bahkan dapat mengancam keselamatan warga sekitar akibat dari polusi udara dari pencemaran debu batubara serta asap yang ditimbulkan dari hasil pembakaran yang dikeluarakan dari cerobong pembangkit.

Untuk itu, Edy mendesak agar PLTU Nagan Raya segera berkomitmen membayar ganti rugi lahan warga mengingat PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari (BEL) telah berkomitmen membayar ganti rugi kepada warga.

“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami mendesak Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk memanggil manajemen PLTU guna memperjelas terkait ganti rugi tanah dan bangunan serta kebun milik warga Desa Geulanggang Merak,” ungkapnya.

Menurut investigasi yang dilakukannya, baru-baru ini juga terjadi dugaan pencemaran limbah milik PLTU disaluran pembuangan milik warga sehingga mengakibatkan ikan mati di daerah itu.

Melihat kondisi tersebut, Edy meminta Pemerintah Aceh tidak hanya berdiam diri dengan masalah tersebut, apalagi saat ini pembanguan PLTU 3 dan 4 mulai dilakukan di kawasan tersebut sehingga membuat warga Dusun Geulanggang Merak semakin terjepit.

“Bahkan, dari informasi yang kami terima, ketika warga ingin melakukan aksi damai atau pemblokiran atas derita warga, ada upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi atau ancaman penangkapan atau pemungkulan terhadap sejumlah warga yang sekian tahun terus menderita," ungkapnya.

Komentar

Loading...