Unduh Aplikasi

Gampong Blang Pante Siap Lawan Gugatan Tapal Batas di PN Lhoksukon

Gampong Blang Pante Siap Lawan Gugatan Tapal Batas di PN Lhoksukon
Sejumlah warga gampong Blang Pante, saat melakukan konferensi pers dengan sejumlah awak media di salah satu warung di Aceh Utara. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Ketua Tuha Peut Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara didampingi Kuasa Hukum menanggapi soal gugatan Gampong Plue Pakam, Kecamatan Tanah Luas terkait tapal batas antar dua desa tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Hal itu disampaikan langsung perwakilan warga Gampong Blang Pante, saat melakukan konferensi pers dengan sejumlah awak media di salah satu warung di Aceh Utara.

Baca: Konflik Tapal Batas, Keuchik Plu Pakam Gugat ke PN Lhoksukon

“Kami ingin menjelaskan berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Keuchik Plue Pakam terkait tapal batas dan mengklaim wilayah pembangunan Wasuk Keurto masuk ke desa mereka,” kata Kuasa Hukum Gampong Blang Pante, Zul Azmi Abdullah, Selasa (19/5).

Dikatakannya,  surat gugatan tersebut diajukan ke pengadilan berdasarkan pendaftaran perdata dengan Nomor Registrasi: 6/Pdt.G/2020/PN LSK tanggal 30 April 2020 lalu. Sejumlah warga Blang Pante kini meminta kepada Keuchik Plu Pakam untuk mencabut gugatan berkenaan permasalahan tapal batas tersebut.

“Sebaiknya mereka mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Lhoksukon mengenai tapal batas tersebut. Soalnya, gugatan yang mereka ajukan itu dapat berpotensi terganggunya pembebasan tanah tahap selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, sambung Zul Azmi juga akan menghambat pembangunan Waduk Krueng Keureuto di kawasan itu. Karena permasalahan tersebut sebelumnya sudah dibahas pihak Pemkab Aceh Utara pada pertemuan di Kantor Dinas Pertanahan, 22 April 2020 lalu.

Saat itu juga dihadiri kedua belah pihak antara Gampong Plu Pakam dan Blang Pante, bahkan Ketika itu keduanya telah bersepakat untuk mengikuti peta dan data-data dari pemkab yang berpedoman pada peta topdam tahun 1976.

“Kami meminta kepada Keuchik Plu Pakam alangkah baiknya segera mencabut gugatannya di Pengadilan Lhoksukon demi kemaslahatan masyarakat. Karena kita sangat mendukung pembangunan Waduk Krueng Keureuto,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap, agar pembebasan tanah lanjutan di Blang Pante serta pembangunan waduk itu tetap berjalan. Jika mereka tidak mencabut gugatan tersebut,  pihaknya juga siap mengikuti persoalan itu di tingkat pengadilan.

“Kami akan menampilkan bukti-bukti yang ada. Pasalnya, pedoman peta topdam sudah sesuai terkait tapal batas tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Keuchik Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Ridwan menggugat ke Pengadilan Negeri Lhoksukon terkait konflik Tapal Batas dengan Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong.

 Informasi yang dihimpun AJNN, ke dua gampong tersebut saling mengklaim bahwa 420 hektare lahan di perbatasan itu adalah milik desa mereka. Lahan itu dibebaskan dengan ganti rugi untuk proyek pembangunan Waduk Krueng Keurto.

“Dari 420 hektare lahan, 400 hektare itu milik desa kami, oleh karena untuk mendapatkan keadilan, maka kami gugat ke PN Lhoksukon, karena kasus ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir,” kata Ridwan kepada sejumlah awak media, Selasa (5/5).

Komentar

Loading...