Unduh Aplikasi

FUI Aceh Singkil Gelar Pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda

ACEH SINGKIL - Forum Umat Islam (FUI) menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto, Sabtu (17/10) di Aula Kantor Camat Gunung Meriah. Pertemuan tersebut berlangsung sejak tadi pagi sekitar pukul 11.00 wib.

Pantauan AJNN, dalam pertemuan itu tidak tampak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil. Sampai berita ini diturunkan, rapat tersebut masih berlangsung.

Sebelum mengelar pertemuan, Forum Umat Islam menggelar konferensi pers terkait dengan kisruh singkil. Ada 11 point yang disampaikan oleh mereka yang salah satunya adalah mendesak pihak kepolisian untuk melakukan investigasi terkait dengan adanya surat perjanjian antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dengan umat nasrani.

"Surat Perjanjian itu perlu dilakukan investigasi yang mendalam dan perlu juga dilakukan investigasi terhadap surat edaran GKKPD yang dinilai provokatif dan melukai umat Islam, Itu perlu diluruskan agar jangan nantinya menjadi fitnah dikemudian hari," ujar Ketua Front Pembela Islam Aceh Singkil, Ustad Hambali.

Selain itu, Ia juga meminta kepada Pemerintah Aceh Singkil untuk segera menertibkan seluruh rumah ibadah anpa izin sesuai dengan berita acara kesepakatan rapat 12 Oktober 2015.

"Sudah ada keputusan bahwa 10 rumah ibadah tanpa izin akan segera dibongkar, Pemerintah Aceh Singkil harus segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut," ujarnya

FUI juga meminta pihak Pemerintah Aceh Singkil untuk menertibkan rumah ibadah tanpa izin serta mengevaluasi seluruh rumah ibadah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Aceh.

"Kami menghimbau kepada semua pihak di luar Aceh Singkil, jangan membuat pernyataan menyesatkan serta menyudutkan umat muslim Aceh Singkil apabila tidak mengetahui akar permasalahan sebenarnya," tegasnya.

Dalam pernyataan sikap lainnya, FUI meminta polisi untuk menangkap pelaku penembakan dalam bentrok berdarah di Aceh Singkil serta menangkap pemilik senjata api ilegal.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dan manusiawi serta melepaskan seluruh warga yang ditahan," harap Ustad Hambali.

|EDI

Komentar

Loading...