Unduh Aplikasi

Fraksi PPP: Penetapan AKD DPRA Cacat Hukum

Fraksi PPP: Penetapan AKD DPRA Cacat Hukum
Rapat paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai paripurna penetapan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) cacat hukum. Pasalnya, beberapa surat fraksi tidak dibacakan.

Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin mengatakan, skorsing sidang paripurna pada 31 Desember 2019 lalu tidak meninggalkan amanah apapun, sehingga pihaknya tidak berhak untuk menarik kembali atau memasukkan lagi usulan baru.

Baca: Fraksi Golkar Bakal Bentuk AKD DPRA Tandingan

Karena itu, menurut Ihsan, apa yang sudah diusulkan dalam surat yang diberikan sebelumnya itu, harus dibacakan oleh pimpinan DPRA untuk kemudian ditetapkan.

"Ya sudah ada yang kita kasih atas perintah Ketua DPRA. Saya pikir itu terus dilanjutkan. Kami mengacu itu memang sudah dibacakan pada paripurna 31 Desember 2019 dulu," kata Ihsanuddin kepada wartawan usai paripurna, Jum'at (17/1).

Baca: Susunan AKD dari Fraksi Demokrat, Golkar dan PPP Tak Diumumkan

Namun, kata Ihsanuddin, mengingat pimpinan DPRA tidak membacakan lagi nama-nama anggota fraksi mereka pada paripurna hari ini. Ia menilai apa yang telah diputuskan itu tidak sesuai peraturan yang berlaku.

"Hari ini tidak dibacakan, saya pikir ini suatu kesalahan besar, karena itu kami anggap keputusan paripurna ini yang cacat hukum, semena-mana, sepihak. Sesuai aturan tatib, seluruh anggota fraksi wajib berada di komisi-komisi di DPRA," ujarnya.

Baca: Tak Diumumkan, Fraksi Demokrat Ancam Tolak Hasil Paripurna AKD

Ihsanuddin menegaskan, pihaknya telah mengusulkan anggota fraksi ke komisi yang ada sesuai ketentuan, Artinya sudah proporsional.

Rumusan untuk proporsional ini, lanjut Ihsanuddin, tidak dihitung secara matematika, seperti di DPR RI, DKI Jakarta, Sumatera Utara saja memberi ruang untuk itu, bahkan DPRA periode lalu dari tujuh komisi, ada yang 10, 11 bahkan 15 orang dalam satu komisi.

"Saya pikir ini tidak menjadi suatu hal dan tidak ada batasan di tartib, minimum sekian, maksimal sekian, tidak ada," pungkas Ihsanuddin.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...