Unduh Aplikasi

Fraksi PPP Juga Tolak Paripurna Pembatalan Proyek Multiyears

Fraksi PPP Juga Tolak Paripurna Pembatalan Proyek Multiyears
Seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRA saat walk out dari sidang paripurna, Rabu, 22 Juli 2020. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga menolak paripurna pembatalan proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin dalam rapat paripurna DPRA terkait pembentukan Pansus dan Pembatalan proyek multiyears, di ruang utama DPRA, Rabu 22 Juli 2020.

"Fraksi PPP menyatakan menolak pembatalan proyek multiyears dibawa ke paripurna," kata Ihsanuddin.

Menurut Ihsanuddin, penganggaran untuk sejumlah kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak itu sudah melalui prosedur dan mekanisme perancangan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sehingga secara yuridis, penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA sudah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang," ujarnya.

Hemat Ihsanuddin, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBA 2020, yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan aturan dan produk hukum DPRA dan Pemerintah Aceh yang telah disahkan, dan disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaran daerah.

Sehingga, kata Ihsanuddin, untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sangat naif rasanya, bila Forum Paripurna DPR Aceh melakukan voting/penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun tersebut," ucapnya.

Baca: Tolak Pembatalan Proyek Multiyears, Fraksi Demokrat Keluar dari Paripurna

Ihsanuddin menuturkan, pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan pada proyek multiyears tersebut merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh.

Baik itu masyarakat dari wilayah tengah, pesisir timur, barat selatan. Karena itu, pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial ekonomi politik, keamanan dan budaya.

"Atas pertimbangan tersebut, maka Fraksi PPP menyatakan menolak dibawa ke paripurna terhadap eksistensi dan subtansi qanun Aceh dimaksud, dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan ruas jalan dalam anggaran tahun jamak," tutur Ihsanuddin.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat juga tidak menyetujui rencana pembatalan proyek multiyears 2020-2022, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Aceh Syariah, Oncology RSUDZA, APBA-P 2019. Bahkan, mereka walk out (keluar) dari sidang paripurna.

"Partai Demokrat menolak pembatalan proyek multiyears, dan menolak pembentukan semua Pansus," tegas Ibrahim.

Komentar

Loading...